NEWS
-
Pendapatan Negara Bocor Rp 300 Triliun Dibeberkan Adik Prabowo
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim S. Djojohadikusumo membeberkan kebocoran pendapatan negara mencapai Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkannya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior. (1) Nilai Kebocoran Rp 300 Triliun Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun […]
-
Kejar Setoran Rp3.000 T, Prabowo Janji Tidak Naikkan Tarif Pajak
Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak akan menggunakan instrumen tarif untuk menggenjot penerimaan negara dari sisi pajak. Meskipun target penerimaan negara tahun depan nyaris mencapai Rp3.000 triliun. “Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak,” ungkap Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo, dikutip […]
-
Negara Ini Pungut PPN atas Jasa Pendidikan Sekolah Swasta Mulai 2025
Pemerintah Inggris akan memungut PPN sebesar 20% atas jasa pendidikan oleh sekolah swasta mulai 1 Januari 2025. Selama ini, jasa pendidikan oleh sekolah swasta terbebas dari pengenaan PPN. Pemerintah berpandangan PPN perlu dikenakan atas jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah swasta dalam rangka mendanai belanja yang terkait dengan kebijakan perbaikan kualitas sekolah negeri. “Kami ingin […]
-
Wajib Pajak Bisa Tunjuk Wakil atau Kuasa Lewat Aplikasi Coretax
Wajib pajak akan bisa menunjuk atau mendaftarkan wakil atau kuasanya untuk menjalankan kewajiban pajak via aplikasi coretax. Penunjukan wakil/kuasa wajib pajak tersebut dapat dilakukan melalui menu My Representative Wakil/Kuasa Saya) pada halaman muka coretax. Adapun ada 2 jenis wakil/kuasa yang bisa ditunjuk, yaitu konsultan pajak dan pihak lain yang dapat ditunjuk. “Pada menu tersebut, wajib […]
-
Pengamat Soroti Pilih Kasih Pemerintah: Ngotot PPN 12%, Namun Pajak Karbon Masih Tertunda
Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyoroti ketidakjelasan pemerintah dalam pengimplementasian peraturan pemungutan pajak. Pemerintah di satu sisi ngotot ingin menaikkan PPN menjadi 12% pada tahun depan, namun di sisi lain bersedia menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya berlaku pada 2022. Fajry menjelaskan, kenaikan PPN dan penerapan pajak karbon tersebut sama-sama […]
WA only