NEWS
-
Ada Insentif Super di IKN, Petugas Pajak: Biar UMKM Naik Kelas
Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak sekedar mengenai relokasi pemerintahan. Pemerintah berharap langkah tersebut menjadi langkah strategis untuk meratakan ekonomi Indonesia. Penyuluh pajak dari Kanwil Jakarta Pusat Togar Anaro mengatakan pemerataan ekonomi harus menerapkan pengembangan ekonomi yang inklusif dan memberikan kesempatan bagi semua pelaku usaha termasuk UMKM. “IKN akan menjadi pusat bisnis baru. Ada banyak […]
-
Negara Bocor Rp300 T, Bahlil: Sektor ESDM Pasti Tertib Pajak
Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah memetakan 300 lebih pengusaha pengemplang pajak yang memiliki tunggakan senilai Rp 300 triliun kepada negara. Di antaranya bergerak di sektor sumber daya alam (SDA) seperti perkebunan sawit. Daftar itu 300 lebih pengusaha yang menjadi pengemplang pajak itu Prabowo peroleh dari dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala […]
-
Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi
Rencana penerapan Pilar 1 Amount A dari Two-Pillar Solution yang disusun OECD/G-20 BEPS Inclusive Framework diperkirakan akan memunculkan kompleksitas yang sangat tinggi. Senior Specialist of DDTC Fiscal Research & Advisory Hamida Amri Safarina mengatakan kompleksitas Pilar 1 Amount A ini antara lain mencakup kompleksitas peraturan, potensi pajak berganda, dan beban administratif. Oleh karena itu, penerapan […]
-
Apa Sanksi Jika WP Tak Ajukan PKP Meski Omzet Lewati Rp4,8 Miliar?
Pelaku usaha perlu mengingat bahwa pihaknya perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) apabila omzet usahanya sudah melampaui Rp4,8 miliar. Pengukuhan PKP dilakukan paling lambat pada akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto alias omzetnya sudah melebihi Rp4,8 miliar. Lantas apakah ada sanksi jika wajib pajak tak mengajukan pengukuhan PKP meski omzetnya sudah memenuhi syarat? […]
-
Prabowo Incar Tambahan APBN Rp300 Triliun dari 2 Kelompok Pajak
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengungkapkan sebanyak Rp300 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan dipenuhi melalui penggalian potensi pajak dan dari kasus-kasus pengemplang pajak yang ada. Drajad Wibowo, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran menyampaikan terdapat temuan sumber pajak yang tidak terkumpulkan dan belum tergali yang telah mereka identifikasi. […]
WA only