NEWS
-
Kantor Pajak Minta WP Waspadai Modus Penipuan Passobis
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sidrap kembali mengingatkan wajib pajak terkait dengan sindikat penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak (DJP), yaitu passobis pajak. Kepala KP2KP Sidrap Hairul mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan waspada terhadap isu passobis pajak. Jika menerima pesan melalui Whatsapp atau telepon, wajib pajak harus memastikan memeriksa nomor pengirim adalah nomor […]
-
Syarat Perpanjang IUP Tambang, Badan Harus Taat Pajak Pusat dan Daerah
Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) perlu mengingat kembali bahwa kepatuhan pajak, baik pusat atau daerah, menjadi salah satu syarat perpanjangan IUP. Satya Hadi Pamungkas, selaku Koordinator Pelayanan Usaha Mineral Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM menjelaskan bahwa perpanjangan IUP merupakan kewenangan pemerintah dengan melihat kinerja perusahaan. “Sebab pemerintah sudah memberikan masa operasi produksi […]
-
UMKM Masih Punya 2 Opsi Penghitungan Pajak Pasca-PPh Final 0,5 Persen
Tahun ini, 2024, merupakan periode terakhir berlakunya pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi pelaku UMKM orang pribadi yang telah menggunakan skema tersebut sejak 2018. PP 55/2022 mengatur skema PPh final UMKM dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi selama maksimal 7 tahun pajak. Bagi wajib pajak UMKM yang sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh final 0,5%, masih ada […]
-
Pedagang Asongan di Banten Terjerat Kasus Korupsi Pajak Rp 336 Juta
Seorang pedagang asongan berinisial AAS di Kabupaten Serang, Banten, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran pajak senilai Rp 336 juta selama tahun 2021-2023. Selain AAS, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang juga menetapkan Kepala Desa Seuat Jaya, Kecamatan Petir, berinisial S, sebagai tersangka. Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang, M Ichsan, menjelaskan bahwa penetapan […]
-
Nah! Ini Alasan Prabowo Mau Pangkas Pajak Perusahaan Jadi 20%
Presiden Terpilih Prabowo Subianto berkeinginan mengurangi Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%. Penurunan tarif PPh Badan ini dianggap bisa meningkatkan daya saing usaha di Indonesia. “Kami memang menginginkan untuk suatu saat itu bisa menurunkan PPH Badan,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo di Jakarta, Rabu, (9/10/2024). Drajad meyakini […]
WA only