NEWS
-
KPK Dalami Dugaan Gratifikasi Eks Pejabat DJP, Minta Dana untuk Acara Anaknya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan permintaan dana eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Mohamad Haniv (HNV) untuk kegiatan fashion show anaknya. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi, Jumat (28/2/2025). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, saksi yang diperiksa adalah Pemeriksa Pajak Madya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, Hadi Sutrisno (HS). HS disebut pernah menduduki […]
-
Kode Verifikasi DJP Online Tidak Masuk ke Email? Ini Cara Mengatasinya
Kode verifikasi DJP Online yang tidak masuk ke email kerap menjadi kendala bagi wajib pajak saat melaporkan SPT Tahunan. Tanpa kode ini, proses pelaporan SPT melalui e-Filing tidak dapat diselesaikan. Sebagai informasi, kode verifikasi DJP merupakan tahap akhir dalam pelaporan pajak yang dikirimkan ke email atau nomor ponsel terdaftar. Kode ini berfungsi untuk memastikan keamanan […]
-
Gagal Daftar NPWP di Coretax, WP Pilih Datang Langsung ke Kantor Pajak
Seorang wajib pajak di Tangerang, Banten memilih mendatangi langsung KPP Madya Tangerang untuk memperoleh asistensi dari petugas pajak. Agung, seorang wajib pajak orang pribadi, mengaku selalu gagal dalam mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui coretax system. “Saya mau daftar NPWP tapi gagal. Notifikasinya muncul seperti ini,” ujar Agung sambil menunjukkan tangkapan layar di ponselnya, […]
-
Usai Minta Pengguna Coding Coretax Sendiri, Ditjen Pajak Umumkan Perbaikan Terbaru
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan perbaikan terbaru terhadap Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) usai menyarankan pengguna untuk melakukan coding sendiri. Salah satu pembaruan yang dilakukan pada converter berkas XML dengan versi 1.5. “Tidak perlu coding sendiri, gunakan update Converter XML untuk akses Coretax DJP lebih lancar,” tulis akun Instagram @ditjenpajakri, Selasa, 4 […]
-
Kosmetik hingga Tas Impor Kena PPh 22 dengan Tarif 5% Mulai Hari Ini
Barang kiriman yang termasuk kelompok komoditas tertentu kini dikenai PPh Pasal 22 dengan tarif flat sebesar 5%. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (5/3/2025). Namun, khusus barang kiriman berupa buku dikecualikan dari pengenaan PPh tersebut. Ketentuan tersebut tercantum dalam PMK 4/2025 yang merupakan revisi kedua dari PMK 96/2023. “Barang […]
WA only