NEWS
-
Dua Kursi Eselon I Kemenkeu Ternyata Masih Kosong, Bukan Dirjen Pajak atau Bea Cukai
Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan karena adanya dua calon Direktur Jenderal atau Dirjen yang akan menjabat dan mendapatkan restu langsung Presiden Prabowo Subianto. Terlepas dari kedua sosok itu, rupanya masih ada dua kursi pejabat Kemenkeu yang masih kosong karena kebijakan Prabowo. Pergantian Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak menjadi isu hangat di Kemenkeu, yang awalnya […]
-
Banjir Insentif, Defisit Anggaran China Naik
Defisit anggaran China naik lebih dari 50% per April akibat agresif memberi insentif Pemerintah China jorjoran mendorong stimulus fiskal demi mendukung perekonomian di tengah meningkatnya eskalasi konflik perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Efeknya, defisit anggaran China melonjak hingga menyentuh rekor tertinggi. Dilansir dari Bloomberg, defisit anggaran China mencapai 2,65 triliun yuan atau setara US$ 367 […]
-
Sri Mulyani Bakal Lantik Dirjen Baru Hari Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan melantik para pejabat eselon I di lingkungan Kementrian Keuangan (Kemkeu) hari ini, Jum’at (23/5). Sejumlah pejabat startegis yang akan dilantik termasuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jendral (Dirjen) Pajak dan Letnan Jendral (Letjen) TNI Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Dalam undangan yang diedarkan Kemkeu kepada awak media, […]
-
Pemerintah Berencana Turunkan Tarif PPh Badan hingga Selevel Singapura
Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam waktu dekat. Sebaliknya, terdapat rencana untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan agar setara dengan tarif di Singapura. Hal ini disampaikan langsung oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara DBS Asian Insights Conference 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (21/5/2025). Menurut dia, […]
-
Incar Pajak Korporasi Multinasional, Anak Buah Sri Mulyani Klaim Penolakan Trump Tak Berdampak
Pemerintah kukuh akan menerapkan konvensi pajak minimum global untuk menarik pajak penghasilan perusahaan multinasional minimal 15%, meski konvensi tersebut ditolak oleh Presiden AS Donald Trump. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan pajak minimum global 15% merupakan konvensi multilateral Pilar 2 Economic Co-operation and Development (OECD). Menurutnya, konvensi tersebut berlaku otomatis. Febrio […]
WA only