NEWS
-
Tok! Pemerintah Bakal Terapkan Pajak Minimum 15%
Indonesia memulai pelaksanaan proses penyesuaian regulasi supaya bisa segera menjadi negara anggota OECD. Proses untuk memulai tahapan akses ini akan menggunakan platform khusus bernama portal Aksesi OECD. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proses aksesi ini dilakukan oleh 26 komite dengan lebih dari 200 indikator regulasi dan kebijakan yang harus disesuaikan dengan standar-standar OECD. Termasuk […]
-
Wamenkeu II: Pajak Harus Adil dan Tidak Membebankan Kelompok Manapun!
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menekankan pentingnya penerapan pajak yang adil dan tidak membebani kelompok manapun dalam masyarakat. Menurut Thomas, prinsip keadilan dan keseimbangan dalam keuangan publik, khususnya dalam konteks keuangan Islam, menuntut agar sumber daya dialokasikan secara adil tanpa diskriminasi. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan disparitas sosial dan memajukan kesejahteraan masyarakat. “Pajak […]
-
Urus Surat Bebas Pajak Warisan Bisa Online, Pakai Akun Milik Pewaris
Pengecualian pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) bisa didapatkan asal ada Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitan oleh Ditjen Pajak (DJP). Salah satu objek PPh yang dikecualikan dari pemungutan PPh PHTB adalah pengalihan tanah dan/atau bangunan karena warisan. Saat ini pengajuan SKB PPh PHTB sudah bisa dilakukan secara online […]
-
Pemerintah Sepakati Perpanjangan Tax Holiday, Akan Ada Ketentuan Tambahannya
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memperpanjang fasilitas tax holiday untuk industri pionir. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan regulasi untuk perpanjangan tax holiday ini tengah disiapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Namun, dalam aturan yang tengah disiapkan ini, nantinya akan ada beberapa poin tambahan, di mana tax holiday yang diberikan akan sejalan dengan pajak […]
-
Reklame Nama Usaha Tidak Kena Pajak, Begini Aturannya di UU HKPD
Reklame nama pengenal usaha atau profesi dikecualikan dari pengenaan pajak reklame sepanjang memenuhi ketentuan. Artinya, reklame nama pengenal usaha atau profesi tidak serta merta bebas pajak reklame. Merujuk UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU HKPD), nama pengenal usaha atau profesi dikecualikan dari objek pajak reklame apabila dipasang melekat pada bangunan dan/atau […]
WA only