NEWS
-
Coretax: Wajib Pajak Bisa Terima Bukti Potong secara Realtime
Implementasi coretax administration system (CTAS) memungkinkan wajib pajak menerima notifikasi dan dokumen/formulir bukti pemotongan (bupot) pajak secara real time. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti menyampaikan wajib pajak yang dikenakan pemotongan pajak bisa menerima notifikasi dan dokumen bupotnya melalui Taxpayer Portal atau akun coretax wajib pajak. “Ada gambar atau ikon berkas dan lonceng di akun coretax wajib pajak. Nanti, […]
-
Laporan Bank Dunia: 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Ogah Bayar Pajak
Bank Dunia (World Bank) dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa satu dari empat perusahaan Indonesia terlibat dalam penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan rendahnya penerimaan pajak di Indonesia akibat lemahnya kepatuhan, terutama terkait penghindaran pajak yang lazim dilakukan perusahaan-perusahaan formal. “Penghindaran pajak lebih sering terjadi pada perusahaan non-eksportir, perusahaan yang menganggap administrasi pajak sebagai beban besar dan […]
-
Mengoptimalkan potensi pajak dari underground economy di Indonesia
Underground economy atau ekonomi bawah tanah merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi dalam sistem statistik nasional, baik karena sengaja disembunyikan untuk menghindari pajak dan regulasi, maupun karena bersifat informal. Fenomena ini telah menjadi tantangan besar bagi otoritas fiskal di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF), ukuran ekonomi […]
-
PPN Naik, HRTA Selektif Ekspansi Gerai Penjualan
Emiten manufaktur perhiasan emas, PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) bakal lebih selektif melakukan ekspansi penambahan jaringan gerai ditahun depan. Pasalnya, tantangan bisnis yang dihadapi ditahun depan cukup menantang. Salah satunya adalah kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. “Maka itu, HRTA akan selektif dalam melakukan ekspansi gerai ritel. Kami menargetkan penambahan gerai baru sekitar 10 […]
-
Pemerintah Memperluas Target Pajak Pebisnis UMKM
Pemerintah ingin memperluas basis pajak wajib pajak usaha mikro, kecil menengah (UMKM). Caranya: memangkas ambang batas alias threshold pengusaha kena pajak (PKP) UMKM. Selama ini, threshold PKP UMKM di Indonesia sebesar Rp 4,8% miliar per tahun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/2013. Nah, rencananya pemerintah akan menurunkan ambang batas itu menjadi Rp […]
WA only