NEWS
-
Pemprov Ingin Pajaki Kendaraan dengan Pelat Luar Daerah, Ini Sebabnya
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan membuat regulasi untuk mendorong kendaraan dengan pelat luar daerah dapat membayar pajak di Sultra. Kepala Bapenda Mujahidin menyebut kendaraan dengan pelat nomor luar daerah perlu dikenakan pajak di Sultra karena menggunakan jalan, mengurangi kuota bahan bakar minyak (BBM), serta menghasilkan polusi di daerah tersebut. Untuk itu, pemilik […]
-
Bayar PPh Dividen, WP Orang Pribadi Kini Wajib Laporkan SPT Masa
Wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan pembayaran PPh atas dividen dari dalam negeri kini wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 373 ayat (3) PMK 81/2024. Kewajiban tersebut terkait dengan WPOP yang menerima dividen dari dalam negeri, tetapi tidak memenuhi ketentuan pengecualian PPh atas dividen. Adapun dividen yang tidak memenuhi […]
-
Barang Kiriman Jemah Haji Maksimal Rp 24,5 Juta Kini Bebas Pajak dan Bea Masuk
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan terbaru mengenai barang kiriman oleh jemaah haji Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 yang akan mulai berlaku 5 Maret 2025. Pengaturan secara khusus barang kiriman jemaah haji ini, meliputi jumlah barang yang dikirimkan, jangka waktu pemberitahuan consignment note (CN), dan pengemasan […]
-
Ada Relaksaksi Bea Masuk Barang Kiriman, DJBC Pastikan Penerimaan Negara Tetap Aman
Pemerintah memberikan beragam relaksaksi fiskal untuk barang kiriman. Relaksaksi yang dimaksud berupa dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN), serta dikecualikan dari bea masuk tambahan (BMT) dan pajak penghasilan (PPh). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025. Kepala Subdirektorat Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan di Direktorat Jenderal […]
-
Terungkap! Barang Kiriman WNI Hanya Sumbang Rp 1,7 Triliun ke Kas Negara
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa penerimaan dari barang kiriman ke kas negara sebetulnya tidak signifikan. Kepala Subdirektorat Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kemenkeu Chotibul Umam mengatakan, penerimaan dari barang kiriman hanya mencapai Rp 1,7 triliun pada tahun 2024. Chotibul memerinci, dari jumlah tersebut, penerimaan […]
WA only