NEWS
-
Coretax: WP Badan dan WP Status LB Harus Lapor SPT Tahunan Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 menambah jenis wajib pajak yang diwajibkan melaporkan SPT Tahunan secara elektronik ketika coretax administration system resmi diimplementasikan pada tahun depan. Merujuk pada Pasal 163 ayat (12) huruf a PMK 81/2024, ke depan wajib pajak badan diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. “SPT Tahunan PPh wajib disampaikan oleh wajib pajak […]
-
Coretax: WP OP Tak Investasikan Dividen Harus Lapor SPT Masa Unifikasi
Pemerintah bakal mewajibkan wajib pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi dalam hal wajib pajak yang dimaksud membayar PPh atas dividen dalam negeri yang tidak diinvestasikan. Kewajiban ini berlaku pada tahun depan ketika Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 resmi berlaku mulai 1 Januari 2025. “Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran PPh yang […]
-
Sri Mulyani Keluarkan Aturan Pajak Kerja Sama Operasi, Pengusaha Wajib Tahu!
Menteri Keuangan (Menkeu) resmi menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Aturan tersebut mengatur pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak penghasilan terhadap KSO. Aturan perpajakan baru itu resmi berlaku pada 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal […]
-
Sri Mulyani Resmi Tetapkan Aturan Pajak Kerja Sama Operasi, Simak Ketentuannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan aturan pajak baru untuk pengusaha yang menjalin kerja sama. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Selama ini aturan pajak KSO tersebar di berbagai produk hukum. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, […]
-
Jelang Akhir Tahun, Ada Tax Amnesty untuk Pajak Bumi dan Bangunan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang, NTT menggelar tax amnesty pajak bumi dan bangunan (PBB) dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Bapenda Kota Kupang, tax amnesty diperlukan untuk mengurangi beban yang harus ditanggung wajib pajak dalam pelunasan tunggakan PBB. “Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, mengoptimalkan penerimaan daerah, dan […]
WA only