NEWS
-
Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memandang pemberian insentif pajak seyogyanya tidak menjadi fokus utama kebijakan pemerintah dalam menarik investasi. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian PPN/Bappenas PN Laksmi Kusumawati menilai pemerintah saat ini perlu berfokus menciptakan situasi yang kondusif untuk penanaman modal. “Pemberian insentif tidak menjadi fokus utama, tetapi bagaimana menciptakan kondisi […]
-
Ada Insentifnya, Pemprov Harap Investor Buka Kantor dan Kantongi NPWPD
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kalbar) Krisantus menegaskan provinsinya terbuka untuk investasi, tetapi investor diharapkan turut berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Krisantus menyebut kontribusi tersebut di antaranya berupa pembayaran pajak daerah di Kalbar. Untuk itu, dia mengimbau perusahaan yang beroperasi di Kalbar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah NPWPD. “Jangan bayar pajaknya ke Jakarta. Hasil bumi […]
-
Kemenaker Usul Pegawai Padat Karya yang Dapat Insentif Pajak Diperluas
Kementerian Ketenagakerjaan meminta sektor penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) diperluas ke banyak sektor industri padat karya menyusul adanya masukan dari beberapa federasi pekerja. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan insentif pajak yang diberikan saat ini hanya kepada pegawai industri padat karya di bidang usaha […]
-
Target Rasio Perpajakan Juga Tak Signifikan
Target rasio perpajakan oleh Pemerintah Prabowo Subianto tak telalu ambisius. Pada akhir masa jabatannya, rasio perpajakan ditarget sebesar 11,52% hingga 15% dari produk domestik bruto (PDB). Merujuk pada batas bawah target tersebut, kenaikan tax ratio tak sampai 1% poin. Sebab tax ratio 2025 ditarget sebesar 10,24% dari PDB. Target tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka […]
-
Ditjen Pajak Masih Hitung Target Kepatuhan Wajib Pajak di 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih melakukan perhitungan untuk menetapkan target kepatuhan formal wajib pajak di tahun 2025. “Saat ini masih dilakukan perhitungan target kepatuhan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun 2025,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti kepada Kontan.co.id, Selasa (25/2). Sebagai gambaran pada tahun 2024, DJP menetapkan […]
WA only