NEWS
-
Evaluasi Penyaluran Subsidi, Sri Mulyani Tetap Utamakan Kesehatan APBN
JAKARTA, Pemerintah menyatakan tengah mengevaluasi kebijakan penyaluran subsidi energi dan pupuk agar lebih tepat sasaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengkaji kebijakan subsidi secara teliti agar dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Selain itu, penyaluran subsidi harus tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal. “Yang tak kalah penting juga kesehatan […]
-
Airlangga Sebut Kenaikan Tarif PPN 12% Masih Dibahas Sri Mulyani
JAKARTA. Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN tersebut masih dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “PPN masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi itu kita masih akan ada pembahasan,” ujar Airlangga dalam Konferensi […]
-
Kemenkeu perpanjang tax holiday hingga akhir 2024
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang insentif pembebasan pajak untuk korporasi atau tax holiday melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024. Dalam aturan sebelumnya, yakni PMK 130/2020, insentif tersebut berlaku hingga 9 Oktober 2024. Namun, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kemenkeu memperpanjang pembebasan pajak tersebut. “Pertimbangan diterbitkannya PMK 69/2024 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui […]
-
Pemda di NTB Mulai Uji Coba Opsen Pajak November 2024
Seluruh pemerintah daerah (pemda) di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melaksanakan uji coba penerapan opsen pajak daerah pada bulan ini. Uji coba dilaksanakan atas opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) oleh pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) beserta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) oleh pemerintah provinsi (pemprov). “Insyaallah […]
-
World Bank Sebut Restitusi PPN Indonesia Masih Rumit, DJP Akan Dalami
Ditjen Pajak (DJP) akan mendalami penilaian atas aspek perpajakan Indonesia yang dilakukan oleh World Bank dalam laporan Business Ready (B-Ready) 2024. Dalam laporan B-Ready, disebutkan 70% perusahaan yang disurvei menyatakan enggan mengajukan restitusi PPN karena prosedurnya dirasa terlalu rumit. Survei dilakukan atas atas 2.955 perusahaan di Indonesia pada Desember 2022 hingga September 2023. “Kami akan […]