NEWS
-
Bakal Terapkan STTR, Kemenkeu Siapkan Perpres dan Aturan Teknisnya
Penerapan subject to tax rule (STTR) tidak langsung diberlakukan atas transaksi intragrup meski Indonesia sudah menandatangani multilateral instrument (MLI) terkait dengan perjanjian pajak multilateral tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan peraturan presiden (perpres) diperlukan untuk meratifikasi MLI STTR. Aspek teknis mengenai penerapan STTR juga akan diatur lebih lanjut oleh DJP. […]
-
Sembilan Obyek Pajak di Jatinegara Dipasang Stiker
Jajaran Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UP3D) Kecamatan Jatinegara, Rabu (25/9), melakukan penempelan stiker terhadap sembiln obyek pajak yang belum menunaikan kewajibannya. Kepala UP3D Kecamatan Jatinegara, Raden Bayu Nugroho mengatakan, sebelum dilakukan tindakan penempelan stiker penunggak pajak pihaknya sudah menempuh jalan persuasif dengan teguran lisan dan tertulis. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan para wajib […]
-
Whistleblowing System: Pendekatan Bela Negara dalam Pemungutan Pajak
“JATUH bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini, bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi.” Kutipan dari Bung Hatta ini seharusnya menjadi penyemangat […]
-
IBFD Catat Insentif Pajak Indonesia Tumpang Tindih dan Berbiaya Mahal
Hadirnya pajak minimum global memberikan momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi insentif-insentif pajak yang berlaku selama ini. Berdasarkan catatan International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), insentif-insentif pajak yang diberikan oleh Indonesia masih bersifat tumpang tindih antara satu dengan yang lain. “Insentif pajak masih tumpang tindih antara satu dan yang lain. Kompleksitasnya luar biasa. Insentif-insentif ini terkadang […]
-
Penghuni Rusun Pertanyakan IPL Kena Pajak: Apa Dasarnya?
Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) dinilai tidak tepat sasaran dan tidak memiliki dasar hukum. Hal ini menimbulkan penolakan keras dari penghuni dan pemilik rusun. Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Thamrin Residences Bernadeth Kartika menjelaskan IPL yang dikumpulkan adalah untuk memelihara fasilitas dan […]
WA only