NEWS

  • APBN Mei Stabil Ditopang Pajak

    APBN Mei Stabil Ditopang Pajak

    Pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 berada dalam kondisi terkendali. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim, kinerja fiskal menunjukkan perbaikan, seiring dengan meningkatnya penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Purbaya mengatakan, pemerintah akan memaparkan secara rinci perkembangan APBN pada Jumat (5/6). Menurut dia, sejumlah indikator fiskal menunjukkan kondisi yang lebih […]

  • Pemerintah Saring Penerima Insentif UMKM

    Pemerintah Saring Penerima Insentif UMKM

    Pemerintah memastikan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap sebesar 0,5%. Ini meski terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang menggantikan sebagian ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, aturan baru tersebut tidak menaikkan beban pajak UMKM. Justru, fasilitas PPh final […]

  • PBB Tidak Dibayar Bertahun-tahun, Apakah Tanah Bisa Disita?

    PBB Tidak Dibayar Bertahun-tahun, Apakah Tanah Bisa Disita?

    Tidak sedikit pemilik tanah atau rumah yang baru menyadari memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah bertahun-tahun. Kondisi ini umumnya terjadi pada tanah kosong yang jarang dikunjungi, rumah yang tidak lagi ditempati, atau aset warisan yang belum diurus oleh ahli waris. Di tengah kondisi tersebut, muncul kekhawatiran yang kerap beredar di masyarakat: apakah tanah […]

  • Bocoran Purbaya: Setoran Pajak Mei 2026 Tumbuh 22%

    Bocoran Purbaya: Setoran Pajak Mei 2026 Tumbuh 22%

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, setoran pajak pada Mei 2026 akan mengalami pertumbuhan 22% yoy pada Mei 2026. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi yang sudah ia umumkan untuk kondisi April 2026 sebesar 16,1% yoy dengan nilai Rp 646,3 triliun atau setara 27,4% dari target Rp 2.357,7 triliun. “Pendapatan pajak kita lebih bagus […]

  • PP 20 Tahun 2026 Terbit, Suap dan Gratifikasi Tak Bisa Lagi Jadi Pengurang Pajak

    PP 20 Tahun 2026 Terbit, Suap dan Gratifikasi Tak Bisa Lagi Jadi Pengurang Pajak

    Pemerintah mempertegas komitmennya dalam mendukung praktik bisnis yang sehat dan pemberantasan korupsi melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu ketentuan baru yang menjadi sorotan adalah penegasan bahwa pengeluaran berupa suap, gratifikasi, maupun pemberian lain yang berkaitan dengan tindak pidana […]

WhatsApp WA only