NEWS
-
PMK Baru, Penyesuaian Kebutuhan Jabatan Fungsional DJP Dihitung Ulang
DJP perlu menghitung ulang penyesuaian kebutuhan jabatan fungsionalnya, termasuk penilai pajak, asisten penilai pajak, penyuluh pajak, asisten penyuluh pajak, pemeriksa pajak, dan asisten pemeriksa pajak. Hal ini disebabkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja menerbitkan beleid baru, yakni PMK 78/2025, mengenai pedolan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional di bidang keuangannegara. Topik ini menjadi salah satu […]
-
Dorong BUMN Merger, Purbaya Siapkan Insentif Pajak Berlaku Tiga Tahun
APBN RI Defisit-Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) saat jumpa pers APBNKita di Jakarta, Kamis (20/11/2025). Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat defisit Rp479,7 triliun per akhir Oktober 2025 atau 2,02% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). KONTAN/Cheppy A. Muchlis/20/11/2025 Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memberikan insentif pajak […]
-
DEN: Perdagangan Karbon Jadi Pintu Masuk, Pajak Karbon Masih Dikaji
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu melihat penerapan perdagangan karbon bisa dijalankan lebih dahulu setelah rampungnya Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sementara itu, pajak karbon masih perlu kajian lebih lanjut. Dia memandang, SRUK menjadi kunci penting untuk penerapan perdagangan karbon atau Emission Trade Scheme (ETS). Sejalan sejalan dengan itu Kementerian Perindustrian disebut […]
-
Insentif Pajak untuk Aksi Korporasi BUMN
Angin segar datang dari Kementrian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah akan menyiapkan insentif pajak bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan aksi korporasi, terutama terkait konsolidasi dan restrukturasi. Insentif tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang saat ini tengah disiapkan. Purbaya mengatakan, skema insentif ini sudah dibahas bersama CEO […]
-
DJP Dorong Pebisnis Kelapa Sawit Segera Perbaiki SPT
Ditjen Pajak (DJP) mendorong wajib pajak sektor kelapa sawit dan produk turunannya untuk melakukan pembetulan atas SPT-nya masing-masing. Pasalnya, DJP menemukan ada 463 wajib pajak sektor kelapa sawit yang melakukanunderinvoicing dengan secara sengaja mendeklarasikan crude palm oil (CPO) yangdiekspor sebagai fatty matter atau palm oil mill effluent (POME). “Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah […]
WA only