NEWS
-
SP2DK Makin Masif, Pengamat Khawatir Kepatuhan Wajib Pajak Tergerus
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan data dan informasi perpajakan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atau yang kerap disebut sebagai “surat cinta”. Namun, penerbitan SP2DK dalam jumlah besar dinilai perlu diimbangi dengan transparansi mengenai efektivitasnya. Direktur Eksekutif Indonesia […]
-
Industri Tekstil Bakal Dapat Pembebasan PPN Outsourcing hingga Percepatan Pencairan Restitusi
JAKARTA. Pemerintah sedang mengkaji sejumlah keringanan untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang menjadi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya berupa peluang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa outsourcing dan percepatan pencairan restitusi pajak sektor tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keprihatinan Presiden itu berangkat dari kontribusi industri tekstil dan produk tekstil […]
-
Tunda Pajak Transaksi Digital Luar Negeri
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menunda implementasi kebijakan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai transaksi digital luar negeri (SPP TDLN). Sedianya, kebijakan ini berjalan mulai 10 September 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Inge Diana Rismawanti mengatakan, skema baru pemungutan pajak transaksi digital tersebut masih proses stabilisasi. “Apabila akan go live akan kami sampaikan […]
-
Pemerintah siapkan 3 strategi fiskal untuk perkuat APBN
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Pemerintah menyiapkan tiga strategi fiskal untuk memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Strategi fiskal kami tetap memiliki tiga strategi fiskal yang besar,” kata Suahasil dalam kegiatan ANTARA Business Forum di Jakarta, Rabu. Pertama, mengoptimalkan pengumpulan penerimaan negara serta meningkatkan rasio pajak (tax ratio). Strategi itu diwujudkan melalui upaya meningkatkan […]
-
Suahasil Proyeksikan Insentif Pajak 2026 Tembus Rp 576,4 T
MENTERI Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan nilai insentif perpajakan yang diberikan pemerintah pada 2026 mencapai Rp 576,4 triliun. Nilai tersebut setara dengan 2,24 persen dari Produk Domestik Bruto. Suahasil mengatakan insentif tersebut merupakan potensi penerimaan pajak yang tidak dipungut pemerintah. Kendati demikian, kata dia, potensi penerimaan yang tidak ditarik itu tetap beredar di dalam perekonomian untuk […]
WA only