NEWS
-
Era Global Minimum Tax, Opsi Skema Insentif Ini Bisa Tarik Investor Masuk RI
Penerapan global minimum tax (GMT) membuat pemerintah perlu menyiapkan opsi baru dalam pemberian insentif pajak untuk menarik investasi asing. Penyesuaian ini dilakukan seiring berakhirnya masa pengajuan fasilitas tax holiday berdasarkan PMK Nomor 130 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 69 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, batas waktu pengajuan usulantax holiday berakhir pada 31 Desember 2025. […]
-
DPR Ingin Defisit APBN 2027 di Bawah 2,4% Lewat Penerimaan Pajak
Badan Anggaran (Banggar) DPR berharap defisit anggaran pada tahun depan bisa ditekan lebih rendah dari besaran yang sudah disepakati senilai Rp671,16 triliun atau 2,40% dari produk domestik bruto (PDB), Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said berpandangan defisit anggaran masih bisa ditekan ke level yang lebih rendah melalui peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak […]
-
Ramai Isu Pajak Kontrakan pada 2027, Kanwil DJP Adakan Edukasi Daring
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) menggelar kegiatan edukasi perpajakan secara daring pada 15 September 2026 guna meluruskan misinformasi terkait dengan pajak rumah kontrakan. Dalam edukasi tersebut, Kanwil DJP Sulselbartra menugaskan 2 penyuluh pajak, yakni Poerwanto Wahyoedi S dan Ambo Aman. Para penyuluh menegaskan DJP tidak memiliki program atau jenis pajak […]
-
Kemenkeu Tegaskan Pajak Karbon Hanya Ditunda, Bukan Dibatalkan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kebijakan pajak karbon di Indonesia hanya ditunda dan bukan dibatalkan. Pemerintah masih membuka peluang untuk menerapkan instrumen tersebut ketika kondisi dinilai sudah tepat. Analis Kebijakan Senior di DJSEF Kemenkeu Hadi Setiawan mengatakan pemerintah saat ini masih memprioritaskan pengembangan pasar karbon dibandingkan penerapan pajak karbon. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi […]
-
Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan, Kemenkeu Ungkap Alasannya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menerapkan pajak karbon meski sudah dikenalkan sejak tahun 2021 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Analis Kebijakan Senior Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Hadi Setiawan mengatakan bahwa pemerintah masih berhati-hati dalam menentukan waktu dan mekanisme penerapan pajak karbon. Menurutnya, terdapat sejumlah pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan sebelum instrumen tersebut […]
WA only