NEWS
-
Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya!
Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi di bidang perpajakan pada awal pekan ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan penggeledahan di beberapa tempat itu dilakukan untuk keperluan penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan atau Wajib […]
-
Dirjen Pajak Ungkap ‘Senjata Ampuh’ untuk Lawan Pengemplang Pajak
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah mengantongi daftar wajib pajak yang menjadi pengemplang pajak di seluruh sektor ekonomi, mulai dari perdagangan, perkebunan, hingga UMKM. Data Dirjen Pajak ini diperoleh melalui penguatan sistem pengawasan dan informasi yang makin lengkap untuk mendeteksi kecurangan perpajakan. Modus tindakan penghindaran pajak yang dilakukan para pengemplang itu pun telah ia peroleh secara detail […]
-
DPR Soroti Aturan Restitusi Dipercepat, Begini Penjelasan Dirjen Pajak
Anggota Komisi XI DPR Hillary Brigitta Lasut mengaku menerima banyak keluhan dari wajib pajak soal ketentuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi dipercepat). Hillary mengatakan pengajuan restitusi dipercepat ternyata tidak semudah yang tertulis pada peraturan atau publikasi DJP. Sebab, masih banyak wajib pajak yang kesulitan untuk mendapatkan kembali kelebihan pajak yang telah dibayarkan. “Bayangkan mereka […]
-
Jawab Tantangan Remote Working, OECD Model Diperbarui
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) resmi memperbarui OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD Model). Dalam pembaruan ini, OECD memberikan panduan mengenai masalah penentuan bentuk usaha tetap (BUT) yang timbul akibat praktik kerja jarak jauh atau remote working. Tak hanya itu, OECD Model terbaru juga memperkuat source taxation atas penghasilan […]
-
DJP Rombak Aturan Pajak: Biaya Suap Dilarang, Manipulasi Omzet Disikat
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto mengatakan dirinya telah mengubah sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bimo menyebut ada 5 PP yang telah diterbitkan oleh DJP. Ini antara lain Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. […]
WA only