NEWS
-

Setahun Purbaya Menjabat Menkeu, CORE: Penerimaan Naik, Namun Beban Fiskal Mengintai
Genap satu tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai telah mencatat sejumlah capaian positif dalam pengelolaan fiskal. Namun, di sisi lain, masih terdapat pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan, mulai dari tingginya rasio utang, biaya bunga, kualitas belanja, hingga menjaga kepercayaan pasar. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan […]
-

Tax Holiday Terganjal Global Minimum Tax, Purbaya & Rosan Racik Insentif Pengganti
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui pemberian insentif tax holiday alias fasilitas pembebasan pajak untuk investor umum saat ini sedang tertunda, imbas dinamika penerapan Global Minimum Tax (GMT) di Indonesia. Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dendy Apriandi menjelaskan bahwa masa berlaku fasilitas pembebasan pajak itu memang yang telah usai. […]
-

SPP-TDLN Siap Berlaku, DJP Matangkan Tahapan Akhir
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan telah siap mengimplementasikan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) dalam waktu dekat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan persiapan implementasi SPP-TDLN oleh DJP dan PT Jalin Pembayaran Nusantara selaku penyedia sistem telah memasuki tahap akhir. “Infrastruktur sistem telah disiapkan bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara selaku […]
-

Purbaya Pastikan 4 Bank Himbara Siap Tarik Pajak Transaksi Digital Luar Negeri
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) siap menjalankan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai Kamis, 10 September 2026. Purbaya mengatakan sistem SPP-TDLN telah diuji coba dan dinyatakan siap untuk mulai diterapkan. Empat bank BUMN menjadi kelompok awal dalam implementasi sistem tersebut. “Sistemnya sudah […]
-

Bersih-bersih DJP Tak Cukup, Purbaya Didesak Bongkar Regulasi yang Buka Celah Korupsi Pajak
Bersih-bersih di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai tak akan cukup untuk memutus praktik korupsi jika pemerintah tidak membenahi akar persoalannya: regulasi perpajakan yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan realitas dunia usaha. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, aturan yang sulit diterapkan dalam praktik bisnis justru dapat menciptakan ruang […]
WA only