NEWS
-
Wewenang Audit Khusus Menkeu atas Restitusi Pajak di 2027
Pemerintah dan DPR semakin memperkuat wewenang Menteri Keuangan untuk mengaudit penerimaan negara. Wewenang yang sudah ada sejak APBN 2026 ini dipertahankan dan dipertajam hingga ke ranah pengembalian kelebihan pembayaran pajak alias restitusi. Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027, Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati perincian lebih lanjut atas […]
-
Pengawasan Konsultan Pajak Beralih ke DJSPSK, Apa Peran DJP?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan Ditjen Pajak (DJP) masih tetap memiliki peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap konsultan pajak. Meski Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026 mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan konsultan pajak dilaksanakan oleh Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), DJP tetap memiliki peran melalui mekanisme koordinasi dan pemeriksaan bersama. “DJP tetap berperan dalam […]
-
Genjot Industri Furnitur, Insentif Pajak dan Pembiayaan Jadi Andalan
Pemerintah mendorong industri furnitur dalam negeri untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing serta memperluas pasar. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah dukungan bagi industri furnitur dalam negeri agar semakin berdaya saing. Salah satunya berupa insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). “Pemerintah menyediakan dukungan fiskal bagi industri furnitur, antara lain melalui insentif […]
-
Gaet Himbara, Sistem Pemungutan PPN Digital Luar Negeri sudah Beroperasi
JAKARTA. Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP TDLN) yang melibatkan anak usaha BUMN yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara sudah mulai beroperasi, Jumat (25/9/2026). Namun, sistem yang juga melibatkan himpunan bank milik negara (himbara) tersebut belum mulai efektif melakukan pemungutan pajak. Pengoperasian sistem tersebut awalnya direncanakan pada 10 September 2026, namun diundur oleh Direktorat […]
-
UU APBN 2027 Disahkan Besok, Ada Aturan Audit Khusus Restitusi Pajak
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 menjadi undang-undang pada Selasa (29/9/2026). Salah satu ketentuan baru yang tercantum dalam RUU APBN 2027 adalah pengaturan mengenai pemeriksaan dan/atau audit khusus dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak. Ketentuan tersebut telah disepakati dalam pembahasan tingkat […]
WA only