NEWS
-
5.496 Dokter Spesialis Anak Minta Sri Mulyani Kaji Kebijakan Pemotongan PPh Bruto
Sebanyak 5.496 dokter spesialis anak di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan keberatannya terkait kebijakan perpajakan yang diterapkan terhadap dokter yang berpraktik di rumah sakit. Dalam surat yang dikirimkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 17 Maret 2025 lalu, IDAI menyampaikan keberatan atas ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) […]
-
Kontraksi Pajak di Awal Tahun, DPR Minta Pemerintah Lebih Waspada
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah mewaspadai berbagai tekanan yang terjadi dalam pengelolaan APBN pada awal tahun ini. Anis mengatakan kinerja APBN sejauh ini memang masih sejalan dengan yang direncanakan pemerintah. Namun, kontraksi pada penerimaan pajak akan berdampak langsung terhadap pengelolaan APBN secara keseluruhan. “Sejak awal Kementerian Keuangan harus mencegah pelebaran defisit […]
-
Sri Mulyani Akui Lonjakan Restitusi Pajak Bikin Setoran Pajak Melempem di Awal Tahun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tren lonjakan restitusi pajak membuat penerimaan pajak di awal tahun mengalami penurunan. Seperti yang diketahui, Kementerian (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 hanya mencapai Rp 187,8 triliun atau turun 30,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. “Saya ingin tegaskan bahwa penerimaan negara yang posisi Februari, […]
-
Banyak Potensi Pajak Belum Tergarap, Rumah Makan dan Restoran Diincar
Pemkab Sumedang, Jawa Barat bakal mengoptimalkan pengawasan terhadap wajib pajak, terutama yang berada di kawasan padat penduduk. Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila mengatakan masih banyak potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum tergarap optimal di wilayahnya, seperti di Kecamatan Jatinangor. Sebagai kawasan pendidikan, kecamatan tersebut memiliki banyak potensi pajak dari sektor perhotelan dan restoran. […]
-
WP UMKM Belum Bisa Ajukan Suket karena PP 55/2022 Belum Direvisi
Belum direvisinya Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 guna memperpanjang masa berlaku PPh final UMKM bagi wajib pajak orang pribadi turut berdampak terhadap wajib pajak yang membutuhkan surat keterangan (suket) PP 55. Karena revisi PP 55/2022 untuk memperpanjang masa berlaku PPh final UMKM bagi wajib pajak orang pribadi selama 1 tahun pajak masih belum terbit, DJP belum […]