NEWS
-
DPRD Bengkulu terima keluhan terkait pajak kendaraan bermotor
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Andy Suhary mengatakan bahwa lembaganya menerima banyak keluhan dari masyarakat setempat terkait dengan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mengalami kenaikan pada 2025. “Kita banyak menerima keluhan bahwa mereka keberatan membayar pajak dengan kondisi ekonomi sekarang ini,” kata Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Andy Suhary saat berkunjung ke Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, Minggu. […]
-
Pemerintah Akan Naikkan Pajak Rumah Tapak, REI: Tidak Bijak
Pemerintah akan menaikkan pajak rumah tapak. Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya pun keberatannya terhadap usulan pemerintah untuk menaikkan pajak rumah tapak. Ia menilai, kebijakan tersebut dinilai tidak bijak, mengingat kondisi industri properti yang sedang lesu. “Ya, kami juga kaget. Di saat properti sedang tidak baik-baik saja, kurang bijak memaksakan beban […]
-
Membangun Jakarta Lewat Pajak: Investasi Masa Depan yang Lebih Baik
Jelang usia ke-498 pada 22 Juni mendatang, pembangunan di DKI Jakarta terus menggeliat. Tak banyak yang tahu, pajak daerah merupakan fondasi kehadiran beragam infrastruktur modern, transportasi publik yang terintegrasi, serta peningkatan layanan masyarakat. Lebih dari kewajiban administratif warga negara, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI melalui kebijakan pajak yang tepat berupaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. […]
-
Dorong WP Deklarasikan Dolar AS-nya, Negara Ini Siapkan Amnesti Pajak
Pemerintah Argentina menyiapkan regulasi yang memungkinkan masyarakatnya untuk mendeklarasikan tabungan berdenominasi dolar AS tanpa menimbulkan beban pajak tambahan. Regulasi tersebut disiapkan agar warga Argentina terdorong untuk menyimpan dana-dana tersebut dalam sistem perbankan Argentina. “Tidak ada lagi persekusi terhadap warga Argentina yang memiliki dolar yang tidak dideklarasikan seolah-olah mereka adalah Al Capone,” kata anggota parlemen Argentina […]
-
Sudah Pertengahan 2025, Aturan Perpanjangan PPh Final UMKM Masih Menggantung
Hingga pertengahan tahun 2025, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menanti kejelasan terkait kelanjutan fasilitas tarif pajak penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5%. Meski masa berlaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 telah berakhir untuk sebagian wajib pajak, pemerintah belum juga menerbitkan regulasi baru untuk perpanjangan atau penggantinya. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi […]