NEWS
-
Aturan PPN 12% untuk Barang Mewah Lambat Terbit, Ekonom: Pengusaha Makin Terbebani
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyoroti keterlambatan pemerintah dalam menyusun aturan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% untuk barang mewah. Menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya sudah diumumkan jauh-jauh hari sebelum memasuki tahun anggaran baru. Sayangnya, hingga menjelang Januari 2025, pembahasan mengenai PPN untuk barang mewah baru mencuat ke permukaan. “Jadi […]
-
Di RI 12%, Vietnam Justru Pangkas PPN Jadi 8% hingga Juni 2025
Pemerintah Vietnam resmi memperpanjang kebijakan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga akhir Juni 2025 mendatang. Mengutip Kantor Berita Vietnam News Agency (VNA) pada Rabu (11/12/2024), perpanjangan pemotongan PPN ini dilakukan setelah Majelis Nasional Vietnam menyetujui resolusi perpanjangan kebijakan tersebut pada 30 November 2024 lalu. Kebijakan pemangkasan PPN ini semula akan berakhir […]
-
Dispenda Morowali Tegaskan Penerapan PPN 12 Persen Untuk Barang Mewah
Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Morowali merespons kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang rencananya mulai berlaku pada Januari 2025. Kasubid Penetapan Pajak Daerah Kabupaten Morowali, Lukman Lakane, menjelaskan bahwa saat ini Dispenda belum menerapkan tarif PPN 12 persen untuk semua jenis barang, melainkan hanya pada barang mewah. “Belum, ya. Belum ada penerapan PPN 12 persen. Saya […]
-
Pajak Alat Berat Bikin Beban Industri Kian Berat
UU HKPD berlaku, Pemda bisa pungut pajak alat berat dengan tarif maksimal 0,2% dari nilai jual Industri pengguna alat berat harus bersiap-siap merogoh kocek lebih dalam. Selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang hampir pasti diberlakukan awal tahun 2025, industri pengguna alat berat juga harus menanggung Pajak Alat Berat (PAB) yang bakal dipungut Pemerintah Daerah […]