NEWS
-
Tak Setor Pajak, Aset Pengusaha Jaksel Bernilai Rp13 M Disita DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyita tanah dan bangunan milik PT DMB dengan Tersangka SH akibat tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Berdasarkan siaran pers yang dikutip Selasa (10/12/2024), penyitaan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan I. Aset perusahaan yang bergerak […]
-
Ekonom Minta Ada Rincian Barang Mewah yang Bakal Kena PPN 12 Persen
Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen khusus untuk barang mewah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, barang mewah seperti apa yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen? Mengingat kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 diatur di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Barang dan jasa […]
-
Ekonom: Definisi barang mewah dalam kebijakan PPN harus diperjelas
Jakarta. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah untuk memperjelas definisi barang mewah dalam kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN). Pemerintah dan DPR telah menyatakan bahwa objek pajak yang dikenakan tarif PPN 12 persen hanya menyasar kelompok barang mewah yang lebih banyak dikonsumsi kelompok atas. Namun, menurut Achmad, batasan yang […]
-
Wakil Ketua Komisi XI DPR: PPN untuk Barang Mewah akan Berbeda dengan PPnBM
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan pemberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN secara selektif untuk barang mewah akan berbeda dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM. Menurut Dolfie, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan diterapkan pada barang-barang mewah yang belum dikenakan PPnBM. “PPN selektif akan diarahkan pada barang-barang yang […]
-
PPN 12% Barang Mewah, ini Dampak bagi Masyarakat & Pengusaha
Pemerintah telah menegaskan bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 akan dikenakan hanya untuk barang mewah. Atas kebijakan ini, kalangan pengusaha masih bingung dengan penentuan barang yang bakal terkena pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Sekretaris Jenderal Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Haryanto Pratantara mengaku belum mendapatkan keterangan […]
WA only