NEWS
-
Kemenkeu Incar Pajak Judi Online, MUI Sebut Tidak Pantas
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menilai rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan memungut pajak judi online (judol) tidak pantas. Apabila pemerintah memungut pajak atas judi online sama artinya dengan pemerintah melegalisasi perjudian online. “Judol yang harusnya diberantas sampai akarnya bukan malah dipunguti pajak karena dengan dipungut pajak berarti menteri keuangan sedang […]
-
Penegakan Hukum,Kantor Pajak Geledah Rumah Pembuat Faktur Fiktif
Penyidik Kanwil Ditjen Pajak DJP Banten menggeledah rumah milik tersangka tindak pidana pajak berinisial ASS. Dalam keterangan resminya, Kanwil DJP Banten menjelaskan penggeledahan kediaman tersangka ASS tersebut dilakukan untuk mendapatkan barang bukti yang memiliki relevansi dengan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh tersangka. “Penggeledahan ini dilakukan demi kepentingan penyidik perkara tindak pidana perpajakan sehingga masalah […]
-
Edukasi Cukup Kencang, DJP Ingin Coretax Bisa Diterapkan Tanpa Kendala
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan terus berupaya melaksanakan edukasi mengenai coretax administration system (CTAS) secara masif. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan edukasi coretax system telah dilaksanakan dalam 4 tahap. Melalui serangkaian edukasi ini, diharapkan nantinya coretax system dapat meluncur dan diterapkan tanpa kendala. “Melalui proses penyiapan yang masif ini, diharapkan peluncuran coretax serta implementasinya senantiasa berjalan lancar dan tidak […]
-
Pengusaha Desak Sri Mulyani Kembali Berikan Insentif PPh 21 untuk Karyawan
Asosiasi Pengusaha Indo (Apindo) mengaku telah bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar insentif pajak penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kembali diberikan oleh pemerintah. Sebagai pengingat, pemerintah pernah memberikan insentif PPh 21 DTP pada awal pandemi Covid-19. Namun, insentif tersebut tidak diperpanjang seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Insentif […]
-
Tarif Terbaru Pajak Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat
Pemkab Seram Bagian Barat, Maluku menerbitkan Peraturan Daerah Perda) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 2/2024 guna mengatur kembali ketentuan terkait dengan pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Pengaturan ulang ketentuan pajak daerah tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU HKPD. “Perlu dilakukan […]
WA only