NEWS
-
Data Wajib Pajak Bocor? DJP: Masih Didalami Tim Teknis
Data wajib pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak (DJP) dikabarkan bocor dan diperjualbelikan oleh hacker. Ketika dikonfirmasi, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan pihaknya akan mendalami hal tersebut. DJP belum memberikan penjelasan yang lebih elaboratif mengenai isu ini. “Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan […]
-
Penerapan Coretax System Bakal Topang Penerimaan Perpajakan 2025
Pemerintah dan DPR melalui APBN 2025 menargetkan penerimaan perpajakan senilai Rp2.490,9 triliun atau naik 12,28% ketimbang outlook penerimaan perpajakan tahun ini senilai Rp2.218,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengejar target perpajakan pada tahun depan. Salah satunya, menerapkan coretax administration system. “Target penerimaan perpajakan 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, […]
-
Tagih Utang Pajak Rp257,28 Juta, KPP Sita 1 Unit Truk Milik WP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung melakukan kegiatan penagihan aktif berupa penyitaan terhadap aset wajib pajak berinisial PT X di Wonosobo pada 30 Agustus 2024. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Temanggung Budi Santoso mengatakan penanggung pajak memiliki utang pajak senilai Rp257,28 juta. Untuk menagih utang tersebut, KPP menyita dump truck milik wajib pajak […]
-
Persiapan Implementasi Pajak Minimum Global, DJP dan OECD Korea Policy Centre Gelar Lokakarya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Korea Policy Centre bekerja sama gelar lokakarya (workshop) bertajuk ‘Knowledge Exchange and Training Programme’, di Legian, Bali (15-19/8). Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama berharap kegiatan ini dapat mewujudkan pemahaman komprehensif tentang mekanisme GloBE Rules yang akan mendukung persiapan implementasi pajak minimum […]
-
RI Kenakan Bea Masuk Antidumping untuk Produk BOPP Malaysia dan China
Pemerintah mengenakan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor produk biaxially oriented polypropylene (BOPP) asal Malaysia dan China. Pengenaan BMAD tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 60/2024. Berdasarkan beleid itu, BMAD dikenakan berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Adapun hasil penyelidikan KADI membuktikan terjadi dumping atas impor barang BOPP yang dilakukan oleh eksportir asal Malaysia […]
WA only