NEWS
-
Coretax DJP, Pemeriksaan Bukper Bakal Dilaksanakan secara Elektronik
Sistem inti administrasi perpajakan atau (coretax administration system) memungkinkan Ditjen Pajak (DJP) untuk melaksanakan rangkaian pemeriksaan bukti permulaan secara elektronik. Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP Rian Ramdani mengatakan wajib pajak bakal menerima notifikasi mengenai dimulainya pemeriksaan bukti permulaan seiring dengan adanya coretax. Fitur ini tersedia di portal wajib pajak atau taxpayer portal. “Di menu notifikasi […]
-
Cara Ajukan Permohonan SKB PPh Final atas PHTB Lewat DJP Online
MELESATNYA kegiatan pembangunan di segala bidang membuat kebutuhan akan tanah dan/atau bangunan terus meningkat. Peningkatan kebutuhan ini menjadikan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan sebagai suatu aktivitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan juga tidak terlepas dari aspek pajak. Selain bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) […]
-
Penerapan Coretax System Bakal Topang Penerimaan Perpajakan 2025
Pemerintah dan DPR melalui APBN 2025 menargetkan penerimaan perpajakan senilai Rp2.490,9 triliun atau naik 12,28% ketimbang outlook penerimaan perpajakan tahun ini senilai Rp2.218,4 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengejar target perpajakan pada tahun depan. Salah satunya, menerapkan coretax administration system. “Target penerimaan perpajakan 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, […]
-
Renovasi Rumah Kena Pajak 2,4%, Simak Aturannya
Ternyata tidak hanya membangun rumah, renovasinya juga akan dikenakan pajak mulai 2025 mendatang. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS). Pasal 2 ayat (3) PMK menyebutkan bahwa kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama atau renovasi. […]
-
Menanti Tuah Diskon Pajak Properti
Angin segar menerpa dunia properti nasional. Pemerintah resmi memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) 100% untuk pembelian properti. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/2024 tentang Insentif Tambahan PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Aturan itu diteken Menteri Keuangan Sri […]
WA only