NEWS
-
Sanksi Pajak untuk 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyiapkan sanksi untuk 537 perusahaan/badan hukum yang memiiki izin usaha perkembunan (IUP) kelapa sawit beroperasi tanpa hak guna usaha (HGU). Sanksi tersebut berupa denda pajak. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya sedang melakukan evaluasi lebih rinci terkait pengajuan, pendaftaran, maupun penerbitan HGU. “Sanksi utama yang […]
-
Apindo Usulkan PPh Pasal 21 DTP Diberikan Lagi untuk Pekerja
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemberian kembali insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) di tengah suasana ekonomi yang sulit pada saat ini. Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif PPh Pasal 21 DTP akan membuat take home pay yang diterima pekerja menjadi lebih besar. Dengan insentif ini, pekerja diharapkan bakal […]
-
Cara Daftarkan Tempat Parkir sebagai Objek Pajak Daerah di DKI Jakarta
PEMPROV DKI Jakarta menerbitkan Perda No. 1/2024 yang mengatur ketentuan pajak daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Melalui beleid yang mulai berlaku sejak 5 Januari 2024 tersebut, pemprov menetapkan tarif baru atas 10 jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Salah satunya ialah tarif […]
-
Cek Penggunaan Identitas, Non-PKP Bisa Lihat FP Masukan Lewat Coretax
Coretax administration system memiliki fitur yang mampu mencegah kesalahan penggunaan identitas wajib pajak dalam penerbitan faktur pajak. Meski tidak berstatus pengusaha kena pajak (PKP), wajib pajak dapat melihat faktur-faktur yang mencantumkan wajib pajak bersangkutan sebagai pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP). “Kita bisa memberikan flagging. Transaksi dalam faktur ini tidak ada kaitannya […]
-
Wamenkeu Anggito: DJP Perlu Fokus Gali Pajak dari Shadow Economy
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu berpandangan Ditjen Pajak (DJP) perlu berfokus pada shadow economy dalam upayanya meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Anggito, saat ini masih banyak potensi pajak dari para pelaku shadow economy yang masih belum dioptimalkan oleh otoritas pajak. “Kita membuka mata, sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu-gitu yang kita […]
WA only