NEWS
-
Kemenkeu Tampung Usulan Tarif Cukai MBDK Minimum 2,5 Persen Mulai 2025
Kementerian Keuangan menerima usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR untuk menerapkan tarif cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) minimum 2,5% pada 2025. Saat bertemu dengan pemerintah, BAKN DPR semula merekomendasikan agar tarif cukai MBDK ditetapkan sebesar 2,5% pada tahun pertama penerapannya. Namun, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memandang diksi pada rekomendasi BAKN […]
-
Ingat! BPHTB Tidak Sama dengan PPh PHTB,Tarif Pajaknya Juga Beda
Masyarakat perlu memahami kembali perbedaan antara BPHTB dan PPhTB atau PPh final atas PHTB. Meski sama-sama berkaitan dengan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan, keduanya merupakan jenis pajak yang berbeda. Tarifnya pun berbeda. Apa Itu BPHTB?BPHTB merupakan singkatan dari bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dikutip dari penjelasan Kanwil Ditjen Pajak DJP Sumatera Utara […]
-
Penyusunan DSP4 Berbasis Risiko Sudah Disesuaikan dengan Coretax
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) berbasis risiko telah sejalan dengan coretax administration system (CTAS) yang akan diterapkan pada akhir tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penyusunan DSP4 dilaksanakan dengan kaidah compliance risk management (CRM). Dalam hal ini, DJP akan menyusun daftar pengawasan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak […]
-
DPR Usul Tarif CHT Naik 5%, Segini Perkiraan Cukai di Harga Rokok 2025
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) multiyears untuk naik sebesar 5% per tahun, mulai 2025. Artinya, tarif cukai akan lebih tinggi dari tahun ini dan akan mengerek harga rokok di pasaran. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan hal tersebut dalam kesimpulan Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan […]
-
DJP Tunda Pemusatan PPN Secara Jabatan, Ikuti Coretax System
Ditjen Pajak DJP memutuskan untuk menunda pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam PENG4/PJ.09/2024. Awalnya, pengusaha kena pajak PKP yang tidak menyampaikan pemusatan tempat PPN terutang sampai dengan 30 April 2024 akan dilakukan pemusatan tempat PPN terutang secara jabatan per tanggal 1 Juli 2024. Namun, kebijakan tersebut diputuskan untuk ditunda hingga implementasi coretax […]
WA only