NEWS
-
Was-was Dampak Rambatan dari Kenaikan Tarif PPN
Langkah pemerintah yang akan menerapkan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% ke barang mewah dinilai akan memberikan dampak rambatan ke sektor-sektor terkait. Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memberikan ilustrasi saat ada peningkatan PPN untuk kendaraan bermotor mewah dapat mempengaruhi industri pendukung seperti layanan perbaikan, asuransi, hingga suku cadang. Bila produsen […]
-
PPN Naik jadi 12% per Januari 2025, Prabowo Tugaskan Sri Mulyani Seleksi Barang yang Dikecualikan
Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyeleksi barang/jasa yang tidak akan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada tahun depan. Prabowo sendiri menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja. Presiden, dalam kesempatan terpisah, memastikan pajak untuk barang mewah itu akan dinaikkan pada tahun […]
-
Dalam Rangka Penyidikan, DJP Blokir Aset Wajib Pajak
Penyidik Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan I memblokir aset milik wajib pajak PT DMB. Pemblokiran aset dilakukan mengingat tersangka SH selaku penanggung jawab PT DMB ditengarai secara sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. “Aset yang menjadi objek blokir/sitaan dari kasus ini berbentuk tanah dan bangunan senilai Rp13 miliar milik […]
-
PPN 12 Persen Barang Mewah, Masyarakat Menengah dan Bawah Juga Terbebani
Pemerintah berencana menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah agar masyarakat kalangan menengah ke bawah tidak terbebani. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, jika ditelaah lebih dalam, dampak dari kebijakan ini tidak sesederhana itu. Meskipun pemerintah berencana menaikkan tarif PPN hanya […]
-
Payung Hukum Perpanjangan Pajak UMKM 0,5% Ditarget Berlaku 1 Januari 2025
JAKARTA, Pemerintah sedang mengkaji perpanjangan pemberlakuan pajak 0,5% bagi para pengusaha UMKM dengan omzet tahunan tertentu. Proses pembahasan kebijakan ini melibatkan kolaborasi antara Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Kami sekarang sedang meng-exercise, ada beberapa skema, tetapi skema pertama memastikan terlebih dahulu perpanjangan pemberlakuan pajak 0,5% gross bagi para pengusaha UMKM,” ucap […]
WA only