NEWS
-

Purbaya Optimistis Stimulus Likuiditas Kerek Tax Ratio di Kuartal IV/2025
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa optimistis bahwa tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) akan meningkat pada kuartal IV/2025. Diketahui hingga kuartal III/2025, tercatat tax ratio hanya mencapai 8,58%. Angka tersebut menjadi yang terendah sejak era pandemi Covid-19, dan masih jauh dari target sepanjang tahun. Angka tax ratio sebesar 8,58% […]
-

Ekonomi Belum Membaik, Menkeu Purbaya Akui Target Pajak 2025 Berat
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa tantangan pencapaian target penerimaan pajak tahun ini sangat berat. Meski begitu, dia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kinerja aparat pajak, melainkan akibat tekanan ekonomi. “Makanya target anda susah dicapai. Saya pernah bilang di meeting besar bahwa bukan salah orang pajak itu nggak tercapai. Karena ekonominya […]
-

Risiko Shortfall Pajak di Depan Mata, Andalkan Ekonomi Saja Tak Cukup?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyalahkan kondisi ekonomi sebagai biang keladi penurunan performa penerimaan pajak. Padahal, kalau mengacu kepada realisasi sampai September 2025, kinerja penerimaan pajak belum mencerminkan kondisi ekonomi yang tumbuh 5,01% year to date. Purbaya sendiri berdalih penurunan penerimaan pajak hingga periode kuartal III/2025 terjadi karena roda perekonomian yang bergerak stagnan, khususnya di […]
-

Pelaku Usaha Mikro Dapat Hibah, Apakah Kena Pajak?
Ketentuan pajak penghasilan (PPh) menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mendapatkan hibah. Hal ini lantaran harta yang berasal dari hibah tidak serta merta dikecualikan dari objek PPh. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022, harta dari hibah dikecualikan dariobjek PPh sepanjang memenuhi ketentuan. Untuk pelaku […]
-

Insentif DTP Kini Bukan Belanja Pajak, Ini Saran BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah untuk memastikan kebijakan belanja perpajakan tetap sejalan dengan IMF Fiscal Transparency Code (FTC) 2019. Pasalnya, mulai tahun ini insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) tidak lagi dikategorikan sebagai belanja perpajakan akibat pemberlakuan PMK 122/2024 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran. “Pada pelaporan 2025, […]
WA only