NEWS
-
Anggaran Diperketat, Setoran PPN ke Kas Negara Berpotensi Seret
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah membawa konsekuensi bagi penerimaan negara, khususnya dari pajak pertambahan nilai (PPN). Aliran dana yang sebelumnya deras menggerakkan roda pembangunan kini harus dibatasi, sehingga menciptakan dampak yang luas terhadap perekonomian. Sekedar mengingatkan, lewat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Direktur Eksekutif […]
-
Optimalkan Penerimaan, Pemda Adakan Pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan
BANYUMAS, Pemkab Banyumas, Jawa Tengah mengadakan program keringanan pajak berupa pembebasan denda atau pemutihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas Kristanta mengatakan insentif diberikan untuk meringankan wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2. Melalui kebijakan ini, pemkab berharap penerimaan pajak daerah dapat meningkat. “Setidaknya minimal pokok pajak bisa masuk dengan […]
-
Catat! Ini Langkah Isi SPT 1770SS untuk Penghasilan Kurang dari Rp60 Juta per Tahun
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyediakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) form 1770SS alias sangat sederhana bagi Wajib Pajak yang memiliki pendapatan kurang dari Rp60 juta per tahun. Dengan kata lain, bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) yang memiliki NPWP dengan pendapatan per bulannya kurang dari Rp5 juta per bulan dapat menggunakan SPT 1770SS. Melansir […]
-
Penerbitan Faktur Lewat Coretax dan e-Faktur, Ditjen Pajak Sinkronisasi Data Setiap Hari
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak melakukan sinkronisasi data setiap hari usai penerbitan faktur pajak bisa menggunakan beberapa saluran yaitu Coretax dan e-Faktur Desktop. Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menegaskan sinkronisasi faktur pajak di Coretax dan e-Faktur Desktop perlu dilakukan agar menghindari inkonsistensi data. “Agar faktur pajak tersebut bisa segera digunakan sebagai Pajak […]
-
Karyawan di Sektor Ini Dapat Insentif Pajak, Ini Syaratnya
Pemerintah membebaskan pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi pekerja sektor tertentu untuk mendorong daya beli masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa […]
WA only