NEWS
-
Aturan Pajak Beri Diskresi yang Luas Bagi Fiskus,Perlu Dipersempit?
Komite Pengawas Perpajakan Komwasjak) mencatat ketentuan perpajakan di Indonesia memberikan banyak kewenangan yang bersifat diskretif kepada pejabat pajak. Saat ini tercatat ada banyak peraturan perpajakan di Indonesia yang mendelegasikan kewenangan diskretif dari dirjen pajak kepada pejabat-pejabat di bawahnya. Wakil Ketua Komwasjak Zainal Arifin Mochtar mengatakan banyak kewenangan-kewenangan dalam ketentuan perpajakan yang belum diatur dengan rapi. […]
-
Sistem Canggih DJP Punya Sistem Baru Deposit Pajak, Apa Itu?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyiapkan layanan baru dalam Core Tax Administration System (CTAS), yakni Deposit Pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyaraka DJP Dwi Astuti menjelaskan, deposit pajak merupakan salah satu bagian dalam klaster pembayaran di coretax berupa akun. Akun ini menampung setoran wajib pajak yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas […]
-
Bapenda Kendari: Realisasi pajak capai Rp137 miliar hingga Agustus
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat realisasi pajak di daerah itu sebesar Rp137 miliar periode Januari hingga Agustus 2024. Kepala Bapenda Kota Kendari Satria Damayanti, di Kendari, Rabu, mengatakan, jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2023, terjadi peningkatan 8,23 persen. “Kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama di tahun yang […]
-
PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang? BKF: Masih Tunggu Arahan Menkeu
Pemerintah masih mempertimbangkan rencana perpanjangan periode pemberian PPh final 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi UMKM. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (11/9/2024). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan BKF masih menantikan arahan menteri keuangan terkait dengan wacana perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5% untuk UMKM wajib […]
-
Negara Ini Bakal Pungut Pajak 7,5% untuk Sewa Akomodasi Jangka Pendek
Negara Bagian Victoria, Australia meminta parlemen menyetujui rencana pengenaan pajak sebesar 7,5% terhadap penyewaan akomodasi jangka pendek (short-stay). Pengenaan pajak ini diambil untuk menyiasati makin maraknya pemilik properti yang menyewakan unit apartemen atau rumahnya sebagai tempat tinggal jangka pendek. Rencananya, pengenaan pajak dikenakan terhadap transaksi sewa akomodasi secara offline atau online, termasuk melalui platform AirBnB […]
WA only