NEWS
-
Panduan Pajak Penghasilan atas Imbalan Peserta Kegiatan, Cek di Sini
Dalam berbagai kegiatan yang digelar institusi atau organisasi, kehadiran peserta merupakan hal yang umum. Peserta kegiatan biasanya menerima imbalan seperti uang saku, honorarium, atau hadiah atas partisipasi mereka. Imbalan yang ditawarkan bagi peserta kegiatan dapat menambah semangat bagi para peserta sehingga dapat mengikuti kegiatan dengan penuh antusias, semangat dan totalitas. Apabila dilihat dalam aspek perpajakan, […]
-
Masuk Kuartal III/2024, Kinerja Pajak Kabupaten Ini Sudah Tembus 72%
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, Jawa Timur berhasil menghimpun penerimaan pajak senilai Rp349,57 miliar. Angka tersebut setara 72% dari target penerimaan pajak Kabupaten Malang pada 2024, yakni Rp484 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang Made Arya Wedhantara mengatakan perolehan pajak tersebut tergolong baik. Sebab, lanjut Made, idealnya setiap bulan ada capaian penerimaan sekitar 8%. […]
-
Targetkan Penerimaan Pajak Rp 2.189 Triliun, Keponakan Prabowo Ungkap Strateginya
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menargetkan penerimaan negara berupa pajak pada APBN 2025 sebanyak Rp 2.189,3 triliun. Hal ini dia ungkapkan saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9/2024). “Untuk tahun anggaran 2025, target penerimaan pajak ditetapkan Rp 2.189,3 triliun, untuk merealisasikan tersebut maka perlu strategi optimalisasi,” ujarnya. […]
-
Kantor Pajak Imbau WP untuk Rutin Periksa Masa Berlaku Sertel
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak KP2KP Bontosunggu mengimbau wajib pajak untuk rutin memeriksa masa berlaku sertifikat elektronik agar tidak terkendala saat pelaporan dan pembayaran pajak. Kepala KP2KP Bontosunggu Aries Harto Malik menjelaskan tak sedikit wajib pajak yang akhir-akhir ini mendatangi kantor pajak untuk mencari solusi mengenai masalah sertifikat elektronik mereka yang sudah tidak berlaku. […]
-
Demi Kepastian Hukum, Pajak Seharusnya Dikenakan Tanpa Diskresi
Pajak seharusnya dikenakan oleh otoritas pajak berdasarkan undang-undang yang telah disepakati oleh pemerintah bersama DPR, bukan berdasarkan pada diskresi. Founder DDTC Darussalam mengatakan undang-undang adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR selaku wakil wajib pajak. Pengenaan pajak berdasarkan undang-undang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. “Kesepakatan bersama itu adalah kepastian, jangan ada yang di luar kesepakatan […]
WA only