NEWS
-
Bea Cukai Akui Sudah Bahas Tarif Cukai Rokok 2025, Jadi Naik?
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan pihaknya telah membahas penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok 2025. Pasalnya, tarif cukai rokok yang bersifat multiyears secara dua tahunan (2023—2024) berarkhir pada tahun ini. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan untuk tarif cukai rokok berdasarkan […]
-
Sri Mulyani: Transisi Politik Tak Boleh Hambat Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan proses transisi politik tidak boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Sri Mulyani mengatakan transisi politik menjadi suatu siklus yang dialami oleh banyak negara di dunia. Menurutnya, pemerintah akan menjaga ekonomi tetap tumbuh di tengah transisi pemerintahan. “Di seluruh penjuru dunia, transisi politik sedang dan akan terjadi. Termasuk di Indonesia, hal […]
-
Gak Semuanya Gratis! Ini Jenis Hadiah yang Bakal Kena Pajak
Hadiah mungkin menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk diterima, tetapi harus diketahui bahwa beberapa hadiah akan dikenakan pajak. Alhasil, jika hadiah itu berbentuk uang tunai, jumlah yang akan Anda terima tentu tidak utuh seperti yang disebutkan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU-PPh), hadiah merupakan objek pajak. Jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan dari hadiah dan penghargaan di […]
-
Begini Pesan Terakhir Faisal Basri Soal Rencana Kenaikan PPN 12%
Mendiang ekonom senior Faisal Basri berulang kali mengingatkan pemerintah tentang risiko penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Beberapa hari sebelum wafat, Faisal kembali mengingatkan pemerintah tentang kenaikan pajak yang akan membebani semua lapisan masyarakat ini. Faisal menyinggung tentang kenaikan pajak itu dalam podcast berjudul Peninggalan Utang Menanti Pemerintah Baru di YouTube Institute for […]
-
Saaih Halilintar Gagal Ikut PON Gegara Tak Punya NPWP dan BPJS, Kok Bisa?
Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024. Hal itu terjadi karena adik Atta Halilintar itu tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan BPJS Kesehatan. Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy mengungkap semua atlet harus memenuhi syarat administrasi KTP, NPWP, BPJS, Kartu Keluarga, hingga KIA. […]
WA only