NEWS
-
Fiskus Edukasi WP soal Jenis Pajak yang Melekat di Perusahaan Tambang
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) memberikan edukasi kepada puluhan wajib pajak yang bergerak di sektor pertambangan batu bara di Samarinda pada 14 Agustus 2024. Edukasi bertajuk Perpajakan dan Kepabeanan Sektor Pertambangan Batu Bara tersebut merupakan inisiatif dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ulu bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) […]
-
KPK: Bila Private Jet Kaesang Fasilitas Perusahaan, Itu Urusan Ditjen Pajak
Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, kini disorot lantaran diduga menikmati fasilitas private jet dari seorang pengusaha. Berbagai pertanyaan publik pun muncul dan meminta KPK mengusut dugaan gratifikasi terhadap Kaesang. Saat ini, Kaesang bukan berstatus penyelenggara negara. Ia merupakan Ketua Umum PSI. Ayahnya adalah Presiden Jokowi, sedangkan kakaknya adalah Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming. Sementara, […]
-
Penggunaan Air Permukaan dan Alat Berat Dipastikan Kena Pajak Tahun Depan
Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Baik di tingkat provinsi maupun di daerah dengan tetap bersinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara. Seperti disampaikan Ketua Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) kaltara, DR. Tomi Labo SE, M.Si mengatakan, di antara potensi yang akan digali sebagai sumber PAD adalah […]
-
Pengusaha Pilih Pajak Perusahaan Naik Ketimbang PPN Jadi 12%
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengaku lebih setuju pemerintah menaikkan tarif pajak penghasilan badan (PPh Badan), ketimbang tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Benny menjelaskan, PPh Badan lebih baik dinaikkan pemerintah untuk mencari tambahan penerimaan pajak saat ketimbang PPN, karena pengenaan PPh Badan dibayarkan setelah catatan untung dari wajib pajak […]
-
Ada Relaksasi Pelunasan Cukai, DJBC Harap Penerimaan Sesuai Target
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berharap kinerja penerimaan cukai hasil tembakau mampu mencapai target yang ditetapkan seiring dengan normalisasi dampak relaksasi penundaan pelunasan. Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan pemerintah masih memberikan relaksasi pelunasan cukai selama 90 hari, dari normalnya 2 bulan. Namun, dia mengingatkan bahwa pengusaha barang kena cukai tetap wajib melakukan pelunasan meski […]
WA only