NEWS
-
Lakukan Penagihan Aktif, Kantor Pajak Sampaikan Surat Paksa kepada WP
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Utara mengadakan kunjungan ke tempat wajib pajak di daerah Kelapa Gading pada 28 April 2025 untuk menyampaikan surat paksa secara langsung. Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Madya Dua Jakarta Utara Fikri Hanafi Faturrahman mengatakan penyampaian surat paksa tersebut merupakan bagian dari rangkaian tindakan penagihan aktif. KPP sebelumnya […]
-
Tahun Ini Terakhir! Gubernur Bakal Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan
Pemprov Kepulauan Riau berencana menggelar program penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun ini dalam rangka mengerek pendapatan asli daerah (PAD). Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan pemprov tidak akan lagi menggelar program pemutihan pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, pemberian keringanan pajak yang terus-menerus bakal mengikis kepatuhan wajib pajak. “Jadinya tidak mendidik masyarakat untuk […]
-
Warga DKI Jakarta Bisa Bebas Tak Bayar PBB, Ini Caranya!
Masyarakat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta kini bisa menikmati insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, khusus untuk tahun 2025. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Gubernur No. 281 Tahun 2025 yang berlaku mulai 8 April 2025. “Kebijakan tersebut memuat pemberian insentif PBB-P2 bagi masyarakat DKI Jakarta sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta […]
-
NPWP Jadi Syarat Industri Laporkan SIINas, Kantor Pajak Beri Catatan
Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi salah satu syarat bagi pelaku industri untuk mendaftarkan entitas usaha ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). SIINas sendiri merupakan sistem terpadu yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data industri nasional. Bagi pemilik usaha misalnya, mereka bisa melaporkan informasi soal tenaga kerja, investasi, luas lahan, […]
-
Okupansi Hotel Anjlok, Pemkot Bakal Pangkas Target Penerimaan Pajak
Pemkot Mataram, Nusa Tenggara Barat, berpotensi menyesuaikan target penerimaan pajak barang dan jasa tertentu PBJT jasa perhotelan. Penyesuaian dilakukan mengingat target penerimaan PBJT jasa perhotelan tahun ini senilaiRp30 miliar sulit tercapai. Kepala Badan Keuangan Daerah BKD Kota Mataram M Ramayoga menilai efisiensianggaran berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan dan event nasional. Kondisi ini menyebabkan okupansi hotel […]
WA only