NEWS
-
Kala Kebijakan Pajak Menekan Masyarakat Kelas Menengah…
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya pergeseran pola pengeluaran masyarakat kelompok kelas menengah pada periode 2019 2024. Salah satu pergeseran yang signifikan adalah meningkatnya pengeluaran untuk membayar pajak atau iuran. Berdasarkan data BPS, porsi pengeluaran masyarakat untuk membayar pajak atau iuran mencapai 3,48 persen terhadap total pengeluaran pada 2019. Namun pada 2024, porsi tersebut meningkat […]
-
Berakhirnya Tarif Pajak UMKM 0,5 Persen
Setahun sebelumnya, pesan serupa juga pernah disampaikan pimpinan tertinggi di otoritas perpajakan nasional tersebut ketika mengisi konferensi pers APBN edisi November 2023. Dalam kebijakan pajak nasional, UMKM memang menjadi salah satu sektor ekonomi sasaran yang banyak menerima insentif pajak. Pada APBN 2024, sebesar 21,2 persen dari belanja perpajakan senilai Rp 374,5 triliun diarahkan untuk mengembangkan […]
-
Rumah Kos Kurang dari 10 Pintu, Apakah Kena Pajak?
Usaha kos-kosan kerap menjadi sumber pendapatan pasif yang menggiurkan dan diimpikan banyak orang. Namun, ada hal yang kerap luput dari perhatian. Sebelum memulai usaha ini, ada baiknya cari tahu dulu ketentuan pengenaan pajak usaha dari rumah kos walaupun kurang dari 10 pintu atau kamar. Pajak rumah kos sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI […]
-
Kelas Menengah RI Pilih Hiburan Daripada Makan, Tapi Taat Pajak!
Tren belanja kelas menengah mengalami pergeseran drastis selama 10 tahun terakhir, yakni dari 2014 dibanding kondisi terkini pada 2024. Belanja untuk keperluan hiburan dan pesta membengkak, sedangkan untuk makan menurun pada periode ini. Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, belanja kelas menengah untuk keperluan makan dan minuman memang masih besar, yakni […]
-
Pedagang Besar Farmasi Bisa Jadi PKP Berisiko Rendah, Ini Aturannya
Pedagang besar farmasi yang memenuhi ketentuan bisa termasuk dalam kategori pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah. Sebagai PKP berisiko rendah, pedagang besar farmasi dapat memperoleh pengembalian pendahuluan (restitusi dipercepat) atas kelebihan pembayaran PPN pada setiap masa pajak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g PMK 39/2018 s.t.d.d PMK 117/2019. “Pengusaha Kena Pajak […]
WA only