NEWS
-
Investor hingga Wajib Pajak Ramai-ramai Keluhkan Coretax, Begini Kata Sri Mulyani
Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan akan terus memperbaiki sistem perpajakan Coretax yang saat ini masih banyak keluhan dari wajib pajak (WP), termasuk investor. Adapun Sri Mulyani memastikan Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan atau DJP Kemenkeu akan terus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan Coretax. “Saya tahu beberapa dari Anda masih mengeluh tentang Coretax, kami […]
-
Pentingnya Coretax dan Komitmen Sri Mulyani Benahi Sistem Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai kendala pada Coretax DJP. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu 12/2/2025. Sri Mulyani mengatakan coretax merupakan sistem yang kompleks sehingga masih membutuhkan banyak perbaikan. Dia pun memahami wajib pajak yang masih mengeluhkan kendala pada coretax system ini. […]
-
Di Hadapan Investor, Sri Mulyani Janji Perbaiki Sistem Coretax
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji untuk terus memperbaiki sistem Coretax yang banyak dikeluhkan masyarakat. Janji ini dia ucapkan di hadapan para investor dalam gelaran Mandiri Investasi Forum 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Penyempurnaan sistem Coretax menjadi salah satu pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Indonesia dapat memiliki sistem […]
-
Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Tutup Kebocoran dan Kejar Pengemplang Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam hal ini, Prabowo memberikan arahan kepada Sri Mulyani untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam menangani kebocoran, penggelapan, hingga penghindaran pajak. “Kita mendapat perhatian dari bapak presiden sendiri untuk lebih banyak melakukan pemungutan, terutama […]
-
Pajak atas Usaha Ekonomi Digital hingga Akhir Januari 2025 Capai 33,39 Triliun
Hingga 31 Januari 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp33,39 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp26,12 triliun, pajak kripto sebesar Rp1,19 triliun, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp3,17 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang […]
WA only