NEWS
-
Rasio Perpajakan 2029 Diperkirakan 11,48%, di Bawah Target Prabowo
Komisi XI DPR mempertanyakan proyeksi rasio perpajakan jangka menengah yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Pasalnya, dalam dokumen tersebut pemerintah memproyeksikan rasio perpajakan pada 2029 hanya akan mencapai 10,58% hingga 11,48% dari PDB. Rasio tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio perpajakan yang dijanjikan presiden terpilih Prabowo Subianto. “Kan kita tidak hanya bicara […]
-
Insentif Lanjut, Bisnis Properti Bakal Ngebut
Pemerintah memperpanjang insentif PPN DTP properti 100% hingga Desember 2024 Kabar baik buat para pengembang properti. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung pemerintah (DTP) 100% untuk sektor perumahan hingga Desember 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga HArtarto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi restu perpanjangan pemberian insentif PPN DTP […]
-
Tax Ratio Rendah Dinilai Bikin Beban Fiskal Pemerintah Terasa Berat
Pemerintah menilai rasio perpajakan (tax ratio) yang rendah akan menyebabkan beban fiskal pemerintah terasa lebih berat. Staf Ahli Menko Perekonomian Raden Pardede mengatakan rasio utang pemerintah sejauh ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Namun, posisi utang tersebut terasa lebih berat karena tax ratio Indonesia masih sangat rendah. “Sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara lain dari […]
-
Sri Mulyani Ungkap Realisasi Pemanfaatan Berbagai Skema Insentif Pajak
Pemerintah mengeklaim berbagai insentif pajak yang disediakan telah banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (30/8/2024). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menyediakan berbagai skema insentif pajak untuk mendorong produktivitas ekonomi. Insentif pajak yang dimaksud antara lain seperti tax holiday, tax allowance, invesment […]
-
Pengembang Usul Insentif PPN DTP Perumahan Berlanjut hingga 2025
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto menilai implementasi insentif Pajak Pertambahan Nilai Properti Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) perlu dilanjutkan hingga 2025. Dia menjelaskan, hal itu diperlukan untuk menstimulasi pasar properti tetap bergerak positif. REI berpandangan, PPN DTP yang dapat diterapkan pada 2025 setidaknya cukup sebesar 50% saja. “Sektor properti tetap membutuhkan […]
WA only