NEWS
-
Kenapa DJP Gunakan Dua Sistem Perpajakan Ketika Coretax Bermasalah?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk tetap mengimplementasikan Coretax meski kerap bermasalah. Namun, DJP juga kembali menggunakan sistem perpajakan yang lama. Artinya, saat ini terdapat dua sistem perpajakan yang digunakan DJP untuk melayani administrasi perpajakan. Hal ini sesuai kesepakatan DJP dengan Komisi XI DPR RI pada rapat dengar pendapat, Senin (10/2/2025) kemarin. Lantas, […]
-
Tarik Investasi, Sri Mulyani Ungkap 655 Investor Dapat Keringanan Pajak
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah secara aktif menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung berbagai program, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemberian berbagai insentif pajak guna menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor industri strategis. “Kami menggunakan instrumen fiskal secara aktif untuk mendukung banyak program pemerintah, […]
-
Ditjen Pajak Pastikan SPT Tahunan Belum Pakai Coretax, Ini Cara Lapor via e-filing di DJP Online
Adapun Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah membuka pelaporan Lapor SPT Tahunan 2024 mulai Januari 2025. Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Saat ini, pihak DJP Kemenkeu sudah memastikan sistem inti administrasi perpajakan Coretax belum digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak […]
-
Alasan DPR Terima Usulan Bos Pajak Bahas Coretax Tertutup, Simak!
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasan persetujuan para anggota dewan terhadap permintaan Dirjen Pajak Suryo Utomo supaya rapat dengar pendapat terkait sistem Coretax digelar secara tertutup. Misbakhun mengatakan, pembahasan rapat itu digelar secara tertutup demi menghindari potensi kegaduhan selama rapat berlangsung. Ia mengingatkan, persoalan pajak sangat strategis karena menyangkut penerimaan negara. “Kita minta […]
-
DPR Minta DJP Siapkan Roadmap Coretax Berbasis Risiko
Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempersiapkan peta jalan (roadmap) implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System/CTAS) atau coretax berbasis risiko yang paling rendah. Ikhtiar ini perlu dilakukan agar memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang akan menjalankan Coretax. “DJP menyiapkan roadmap implementasi Coretax berbasis risiko yang paling rendah dan mempermudah […]
WA only