NEWS
-
PPN 12% Ditunda, Pengamat Dorong Penerapan Pajak Karbon dan Kekayaan
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengusulkan beberapa kebijakan pajak yang bisa diterapkan pemerintah tanpa membebani daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah yang akan menunda penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada 1 Januari 2025 mendatang. Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar mengatakan bahwa pemerintah memiliki berbagai opsi untuk meningkatkan […]
-
Hingga Oktober 2024, Penerimaan Pajak DJP Jakbar Sudah Terealisasi 78%
Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jakarta Barat telah merealisasikan penerimaan pajak sejumlah Rp52,13 triliun sepanjang periode Januari-Oktober 2024, tumbuh 6,52% dari periode yang sama tahun lalu. Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar mengatakan realisasi penerimaan pajak tersebut setara dengan 78,14% dari target penerimaan yang ditetapkan atas Kanwil DJP Jakarta Barat senilai Rp66,72 triliun. “Kami mengharapkan […]
-
Volume Transaksi Terus Naik, Pajak dari Kripto Tembus Rp942,88 Miliar
Aset kripto masih menjadi salah satu instrumen investasi atau komoditas perdagangan favorit bagi masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari kenaikan yang signifikan atas nilai transaksi aset kripto sepanjang 2024. Nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang Januari hingga Oktober 2024 mencapai Rp475,13 triliun. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat angka tersebut mengalami kenaikan 352,89% […]
-
OECD Beri Saran soal Tambahan Penerimaan Negara, Begini Respons Anak Buah Sri Mulyani
Kementerian Keuangan merespons hasil laporan Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD yang mengusulkan beragam cara, salah satunya penurunan ambang batas PTKP, untuk menarik tambahan penerimaan negara. OECD melihat idealnya Indonesia dapat melakukan peningkatan penerimaan pajak dengan berbagai cara, salah satunya perluasan basis pajak wajib pajak Badan serta penurunan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) […]
-
Keputusan Relaksasi Pajak UMKM ada di Tangan Sri Mulyani
Pemerintah tengah mengkaji kembali perpanjangan skema insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM dengan tarif 0,5% yang sebelumnya berakhir pada akhir 2024. Perpanjangan insentif ini sudah diajukan oleh Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ke Kementerian Keuangan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemberian relaksasi ini dilakukan agar mengurangi beban pelaku UMKM. Hal ini sudah digodok oleh […]
WA only