NEWS
-
Penipuan Penagihan Pajak Lewat Pencatutan Email DJP Merebak
Penipuan mengatasnamakan email Direktorat Jenderal Pajak mengemuka belakangan ini. Informasi penipuan diungkap oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui akun Instagram mereka ditjenpajakri. “Waspada Penyaruan (Spoofing) Mengatasnamakan Email DJP!. #KawanPajak, hati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan email resmi DJP,” kata mereka Rabu (21/8) seperti dikutip dari akun tersebut. DJP mengimbau masyarakat selalu memastikan email yang masuk ke inbox mereka, termasuk bila itu mengatasnamakan […]
-
Begini Ketentuan Bingkisan untuk Pegawai yang Bebas Pajak Natura
Pegawai yang mendapatkan bingkisan dari pemberi kerja dibebaskan dari pajak penghasilan, baik dalam rangka hari besar keagamaan maupun di luar hari besar keagamaan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 66/2023. Merujuk pada PMK 66/2023, termasuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh di antaranya bingkisan berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman […]
-
Trump Tebar Janji, Mau Pangkas Rp 70.845 Triliun Pajak Warga AS
Donald Trump kembali menebar janji manis. Calon presiden dari Partai Republik itu mengatakan berencana melalukan pemangkasan pajak, yang diharapkan dapat memacu ekonomi Amerika Serikat (AS) ke titik tertinggi. “Pertumbuhan, kita akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa,” kata Trump saat ditanya bagaimana ia akan membayar pemotongan pajak tersebut selama kunjungan kampanye di Las Vegas, seperi dikutip […]
-
Zulhas Ungkap 40 Persen Produk Impor Tak Bayar Pajak: Kebobolan Banyak
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut 40 persen produk impor tak bayar pajak lantaran tak tercatat secara resmi di Indonesia (underground economy). Ia menegaskan tak tercatatnya produk impor itu adalah hal yang ilegal. Ia menilai bisa menghambat Indonesia menjadi negara maju. “Salah satu hambatannya itu adalah kita kenal dengan underground economy. Pak Menteri UKM Teten mengatakan hampir 30 persen-40 […]
-
PKS Tolak PPN Naik 12 Persen di 2025, PKB-PPP Desak Ditunda
Tiga fraksi DPR RI memprotes rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025. Mereka yang memprotes adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jika PKS tegas menolak, PKB meminta pemerintah mengkaji ulang dan PPP ingin rencana tersebut ditunda. Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan […]
WA only