NEWS
-
PKS Tolak PPN Naik 12 Persen di 2025, PKB-PPP Desak Ditunda
Tiga fraksi DPR RI memprotes rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025. Mereka yang memprotes adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jika PKS tegas menolak, PKB meminta pemerintah mengkaji ulang dan PPP ingin rencana tersebut ditunda. Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan […]
-
Inflasi Akan Dijaga Meski Pajak dan Cukai Naik
Bank Indonesia (BI) optimis laju inflansi tetap terjaga di level 2,5% plus minus 1% pada tahun depan, meskipun ada kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% sekaligus rencana penerapan pungutan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Direktur Departmen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli BuDI Winantya menyampaikan target inflasi yang diusung BI telah […]
-
Pengawasan Dialihkan ke OJK, Aturan Pajak Kripto Akan Berubah!
Pengawasan transaksi atas aset kripto beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal 2025. Atas peralihan tersebut aturan pajak atas transaksi kripto pun akan berubah. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengungkapkan […]
-
Begini Cerita Kemenkeu Soal Kompleksitas Pembangunan Coretax System
Kementerian Keuangan menyatakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) di Indonesia menjadi salah satu proyek yang paling besar dan kompleks. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan tantangan pembangunan coretax sudah dimulai sejak persiapan, pengadaan, hingga eksekusi. Sebelum diterapkan, coretax juga harus melewati serangkaian […]
-
Omzet Sudah Rp4,8 Miliar, Ternyata Pengusaha Tak Harus ‘Langsung’ PKP
Pengusaha tidak memiliki kewajiban untuk langsung melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) meski omzetnya sudah melewati Rp4,8 miliar dalam 1 tahun. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 164/2023, pengusaha dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada akhir tahun buku. “Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana […]
WA only