NEWS
-
DJP Akan Pakai Sistem Terbuka, Data Pribadi Wajib Pajak Aman?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan mentransformasi sistem perpajakan menjadi terbuka alias open system sebagai upaya migrasi ke ekosistem digital. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak DJP Iwan Djuniardi menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga konsep transformasi yang diterapkan otoritas. Dalam ekosistem digital, lanjutnya, yang paling utama merupakan data. “Kalau […]
-
Realisasi Penerimaan Pajak di Sulsel Capai Rp7,36 Triliun hingga Juli 2024
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) mencatatkan penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) sebesar Rp7,36 triliun sepanjang Januari hingga Juli 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 4,92% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp7,02 triliun. Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto, menjelaskan bahwa Pajak […]
-
Bantu Kerek Tax Ratio, Mendag Sebut Barang Ilegal Perlu Diberantas
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta jajarannya mengoptimalkan penegakan hukum terhadap barang-barang ilegal yang beredar di masyarakat. Zulkifli mengatakan keberadaan barang-barang ilegal merugikan negara karena tak membayar pajak. Menurutnya, penegakan hukum terhadap barang ilegal menjadi bentuk dukungan Kemendag dalam meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio). “Kalau ilegal, negara tidak mendapat pajak. Oleh karena itu, rasio pajak kita […]
-
Sri Mulyani: Pembangunan “Core Tax” di Indonesia Terbesar di Dunia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi, pembangunan Pembaruan Inti Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau core Tax administration system (CTAS)/core tax di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Pemerintah pun berencana meluncurkan sistem canggih ini pada akhir tahun 2024. Sekilas mengulas, core tax didesain menjadi solusi dalam mengorkestrasikan kompleksitas proses bisnis administrasi pajak. Desain perancangan sistem yang menjadi […]
-
Faktur Pajak Harus Penuhi Syarat Formal dan Material, Seperti Apa?
Pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak untuk setiap transaksi. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, faktur pajak yang dibuat harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur pajak memenuhi persyaratan formal jika diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau persyaratan yang diatur dengan peraturan dirjen pajak sebagaimana dimaksud […]
WA only