NEWS
-
Pekerjaan Rumah Menanti Calon Menteri Bidang Ekonomi di Pemerintahan Probowo
Sederet pekerjaan rumah menanti calon menteri bidang ekonomi di periode Pemerintahan Prabowo Subianto. Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Yusuf Rendy menilai banyak yang harus dikerjakan langsung oleh menteri bidang ekonomi begitu saat mereka dilantik. Misalnya, dalam mendorong peningkatan rasio pajak untuk mengimbangi peningkatan belanja negara dalam satu dekade ini. “Ini masih sulit dilakukan […]
-
Waspada Penipuan Berkedok Direktorat Jenderal Pajak Merajalela, Kenali Modusnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan masyarakat mengenai beberapa modus penipuan terbaru yang mengatasnamakan institusi ini. Penipuan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti phishing, spoofing (penyaruan), serta penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP, termasuk penipuan terkait rekrutmen pegawai DJP. “Untuk penjelasan lebih mendalam mengenai masing-masing modus penipuan ini, masyarakat dapat merujuk pada Pengumuman DJP nomor PENG-31/PJ.09/2024 yang diterbitkan pada […]
-
Italia akan Naikkan Pajak Keuntungan Transaksi Kripto Menjadi 42%
Wakil Menteri Keuangan Italia, Maurizio Leo, mengatakan pemerintah akan menaikkan pajak atas keuntungan (capital gain) pada mata uang kripto seperti Bitcoin menjadi 42% dari tarif sebelumnya sebesar 26%. Menurut Reuters dan Bloomberg, keputusan pemerintah Italia itu dipicu oleh semakin populernya aset digital mata uang kripto di negara tersebut. Italia memutuskan untuk memperkuat pajak layanan digitalnya […]
-
Optimalisasi Penerimaan Negara, Prabowo Bakal Tambah 1 Wamenkeu
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah 1 wakil menteri keuangan untuk mendampingi Sri Mulyani dalam meningkatkan penerimaan negara. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (16/10/2024.) Kemarin, Prabowo telah memanggil 3 calon wakil menteri keuangan, yaitu Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, dan mantan […]
-
Sisa 1% NIK Belum Dipadankan dengan NPWP, Ini Pesan DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga Oktober 2024 sudah 99% atau 75 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Artinya sisa 1% lagi yang belum padan. DJP mengimbau kepada wajib pajak yang belum agar segera melakukan pemadanan NIK-NPWP. Pasalnya waktu tersisa dua bulan lagi sampai akhir 2024. […]
WA only