NEWS
-
DJP Punya Sistem Lacak Tunggakan yang segera Daluwarsa Penagihan
Ditjen Pajak (DJP) memiliki sistem untuk mencegah terjadinya daluwarsa penagihan atas tunggakan pajak. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (22/8/2024). Sistem ini sebenarnya bukan hal baru. Melalui sistem tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, DJP bisa memonitor tunggakan-tunggakan yang akan daluwarsa penagihan. Data dari sistem itu pulalah yang menjadi […]
-
Prabowo Tebar Insentif Pajak Rp445 Triliun, Faisal Basri Minta Tax Holiday Dirombak
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mendorong agar kebijakan tax holiday alias insentif pajak dirombak oleh pemerintahan presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Terlebih, pemerintah memproyeksikan nilai belanja perpajakan (insentif pajak) sebesar Rp445,5 triliun pada 2025 atau naik sebesar 11,4% dibandingkan nilai tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp399,9 triliun. […]
-
Berlaku sampai 30 September, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Bali
Bertepatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 ada sejumlah provinsi yang melaksanakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, salah satunya di Provinsi Bali. Dilansir dari Instagram @bapendapemprovbali (20/8/2024), kebijakan ini meliputi pemutihan denda PKB dan balik nama kendaraan alias BBnKB, serta bebas denda SWDKLLJ tahun sebelumnya. Pemerintah setempat memberikan keringanan pajak kendaraan mulai 14 Agustus hingga 30 September 2024. […]
-
Mengandalkan Kenaikan Komoditas dan Tarif PPN
Target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dipatok Rp 2.189.31 triliun. Angka ini tumbuh 13,91% dibandingkan outlook tahun ini yang sebesar Rp 1.921,9 triliun. Meski demikian, langkah pemerintah tidak mudah untuk memenuhi target tersebut. Pasalnya, tahun ini saja penerimaan pajak diproyeksikan mencatatkan shortfall Rp 67 triliun, setelah melampaui target selama […]
-
Wajib Pajak Bisa Dapat Keringanan Sanksi
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Barat akan merelaksasi aturan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang punya tunggakan. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September 2024 hingga empat bulan ke depan, atau berakhir pada 31 Desember 2024. Diskon sanksi ini mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan […]
WA only