NEWS
-
Prabowo Temukan Pengusaha Nakal, Belum Bayar Rp300 T ke Negara
Presiden Terpilih Prabowo Subianto ternyata telah memegang 300 lebih daftar nama-nama pengusaha sawit nakal yang selama ini menjadi pengemplang pajak. Daftar itu ia peroleh dari dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini diungkapkan langsung oleh adik Prabowo, […]
-
Apa Itu Program Business Development Services (BDS) dari DJP?
USAHA mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta pada 2023. Dengan jumlah unit usaha yang fantastis, sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 61% atau senilai dengan Rp9,580 triliun. Selain itu, sektor UMKM menyerap jutaan […]
-
DKI Anggarkan Minimal 10% Penerimaan Pajak Air Tanah untuk Program Ini
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan minimal 10% dari penerimaan pajak air tanah (PAT) untuk pelaksanaan program terkait dengan lingkungan hidup. Kebijakan ini tercantum dalam Pasal 65 ayat (5) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lebih tepatnya, program tersebut ditujukan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan […]
-
Bakal Pangkas Tarif PPh Badan, Prabowo Fokus Tutup Kebocoran Pajak
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memangkas tarif PPh badan dari 22% menjadi 20%. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (8/10/2024). Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah baru akan meningkatkan tax ratio melalui kepatuhan pajak. Menurutnya, rendahnya tax ratio Indonesia dikarenakan penegakan aturan yang tidak optimal. […]
-
Penerimaan Pajak dari Sektor Ekonomi Digital Tembus Rp 28,91 Triliun per September 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 28,91 triliun hingga 30 September 2024. Adapun, jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 23,04 triliun, pajak kripto sebesar Rp 914,2 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,57 […]
WA only