NEWS
-
Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Negara Ini Perkuat Audit dan Penyelidikan
Otoritas pajak Malaysia (Inland Revenue Board/IRB) bakal memperkuat kegiatan audit dan penyelidikan pajak. Wakil Kepala Eksekutif Bidang Kepatuhan IRB Datuk Hisham Rusli mengatakan kegiatan audit dan penyelidikan bertujuan mendeteksi potensi ketidakpatuhan wajib pajak. Menurutnya, semua kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan-undangan. “Melalui audit, otoritas bisa mendeteksi ketidakpatuhan yang mungkin terjadi, termasuk penggelapan pajak, pelaporan penghasilan […]
-
Pemerintah Diminta Perpanjang Insentif Pajak buat UMKM
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang kebijakan tarif pajak 0,5% untuk omzet di bawah Rp 4,8 miliar berlaku hingga akhir 2024. Pemerintah diminta untuk memperpanjang fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% buat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, […]
-
Ramai-ramai Tolak PPN 12%: Pengusaha, Akademisi Sampai Buruh Teriak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal kuat bahwa, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang diamanatkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) naik menjadi 12% pada Januari 2025 akan tetap dilaksanakan. Penegasan ini ia sampaikan saat rapat kerja dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi XI DPR. Sri Mulyani menjawab pertanyaan para anggota […]
-
Pajak Tinggi Tanpa Tax Amnesty, Sri Mulyani Harus Belajar dari Vietnam
Keinginan pemerintah untuk menaikkan pendapatan negara dari sisi pajak menjadi salah satu alasan kembali digelarnya program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III. Ini sebagaimana telah masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. “Artinya negara memang lagi butuh […]
-
PPN 12% Mulai 2025, Ekonom: Lebih Banyak Rugi daripada Untung!
Pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12% mulai 2025 sejatinya dalam rangka menambah penerimaan negara. Alih-alih menggemukkan kas negara, ekonom menilai kebijakan tersebut justru akan mendatangkan kerugian. Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Center Of Reform on Economics (Core) Indonesia Akhmad Akbar Susamto menyampaikan kenaikan tarif PPN tersebut tidak akan efektif […]
WA only