NEWS
-
Celah Penghindaran Pajak Kini Semakin Sempit
Bisa intip rekening, Ditjen Pajak bisa memutuskan praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak Celah wajib pajak perorangan maupun korporasi nakal menghindari kewajiban peepajakan makin sempit. Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini punya kewenangan kuat atas praktik anti penghindaran kewajiban atas akses informasi keuangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, yang merupakan […]
-
Permudah Bayar Pajak, Pemprov DKI Jakarta Gandeng 12 Gerai Samsat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk 12 Gerai Samsat yang terletak di pusat perbelanjaan di lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan Wajib Pajak Jakarta. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan, penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja […]
-
Pendiri KKR Dituntut, Diduga Cuan dari Kesepakatan Pajak Misterius
Gugatan hukum dilayangkan kepada pendiri perusahaan investasi global Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) terkait kesepakatan pajak misterius yang menguntungkan perusahaan-perusahaan ekuitas swasta. Ketika Henry Kravis dan George Roberts menyerahkan manajemen harian perusahaan ekuitas swasta kepada penerus mereka pada 2021, kedua miliarder tersebut mendapatkan saham yang sekarang bernilai lebih dari US$ 650 juta. Sebuah gugatan […]
-
Wewenang Makin Kuat Untuk Intip Rekening, Ditjen Pajak Buka Suara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mendapatkan ‘amunisi’ dalam bentuk regulasi baru dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Regulasi ini memberikan akses kuat kepada DJP untuk mendapatkan informasi keuangan guna mengawasi perpajakan. Regulasi baru itu ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 70/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai […]
-
Pasca Ransomware PDNS 2, Pemerintah Janji Perhatikan Keamanan Sistem
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan akan memperhatikan faktor keamanan siber secara penuh dalam melaksanakan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan insiden ransomware pusat data nasional sementara (PDNS) 2 beberapa bulan lalu memberikan pelajaran penting bagi pemerintah dalam menjaga keamanan PDN ke depan. “Harus diakui insiden itu memengaruhi […]