Wacana pemberlakuan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III menguat. Pada saat yang sama, pemerintah berencana menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Sejumlah pihak menilai kedua wacana tersebut semakin mempertegas ketidakadilan program perpajakan pemerintah: di satu sisi, dosa perpajakan para konglomerat diampuni; di sisi lain, beban perpajakan kelas menengah-bawah semakin diperbesar. Terkait tax […]

Kenaikan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 bakal menjadi beban bagi masyarakat luas hingga banyak yang menyuarakan penolakan. Di tengah protes kenaikan PPN 12 persen, justru Pemerintah dan DPR kini bersiap memberikan lagi pengampunan pajak lewat tax amnesty Jilid III kepada pengemplang pajak. Rencana tax amnesty Jilid III bagi para pengemplang pajak ini mendapat kritik keras dari pengamat perpajakan apalagi […]

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk mempersiapkan dengan baik perihal data dan mekanisme penerapan jika nantinya program pengampunan pajak (Tax Amnesty) berjalan di 2025. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang mengatakan, hal itu berguna untuk memberikan kepastian dan mencegah kegelisahan para wajib pajak, termasuk dunia usaha yang selama ini telah patuh memenuhi […]

Sejumlah anggota DPR RI buka suara mengenai masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Usulan mengenai akan diadakannya lagi pengampunan pajak jilid III ini dianggap tiba-tiba. Apa benar titipan pengusaha? Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan usulan tersebut murni dari DPR […]

Badan Legislasi DPR RI akhirnya buka suara mengenai Rancangan Undang-Undang tentang tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Ampuni dosa pengemplang pajak berkali-kali, aturan ini membuat publik marah. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengakui awalnya memang Badan Legislasi DPR RI yang membuat usulan ini. Baleg, kata dia, awalnya mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Nomor […]