NEWS
-
Pemerintah Simulasikan Dampak Kenaikan Tarif PPN Jadi 12 Persen
Kemenko Perekonomian menyatakan pemerintah telah membuat simulasi mengenai dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025 telah diamanatkan oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP. Sebelum diterapkan, pemerintah melakukan simulasi mengenai keuntungan dan kerugiannya. “Sudah kami simulasikan plus-minusnya. Kira-kira potensinya berapa, kemudian dampaknya […]
-
Apa Itu Surat Penyerahan Penagihan PPN (STCK-3)?
CUKAI adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan UU Cukai. Seperti halnya pajak, jika penanggung cukai tidak kunjung melunasi cukai terutang maka akan ada serangkaian tindakan penagihan. Perincian ketentuan penagihan cukai tertuang di Pasal 7A UU Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan PMK 111/2013 s.t.d.d PMK 169/2017. Merujuk […]
-
Danai Perang Melawan Rusia, Ukraina Ingin Naikkan Tarif Pajak
Ukraina berencana untuk meningkatkan tarif war tax dalam rangka mendanai kebutuhan perang melawan Rusia. Tarif war tax atas wajib pajak orang pribadi akan ditingkatkan dari 1% menjadi 5%, sedangkan wajib pajak badan akan dikenai military tax sebesar 1%. Tak hanya itu, pengenaan war tax juga diperluas ke usaha kecil dan usaha perorangan. “Perang telah berlangsung selama 3 tahun dan pemerintah telah melakukan segala […]
-
RUU Kontroversial dari Kenya: Pajak Kucing
Para pemilik kucing di Kenya resah dengan RUU yang sedang digodok. Pemerintah ingin semua kucing didaftarkan dan ditarik pajak. Dilansir dari BBC, Selasa (6/8/2024) pemilik kucing di Nairobi diharuskan membeli lisensi tahunan seharga 200 shiling Kenya (Rp 25 ribu) beserta bukti bahwa hewan tersebut telah divaksinasi rabies. Selain itu, ‘purrents’, sebutan bagi pemilik kucing, harus […]
-
Perda Baru, Restoran dengan Omzet Kurang Rp500 Ribu Tak Kena Pajak
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jawa Timur mengatur kembali ketentuan dan tarif pajak daerah. Pengaturan kembali tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo No. 11/2023. Pemkab Ponorogo menyesuaikan ketentuan pajak daerahnya untuk menyelaraskan dengan peraturan terbaru. Melalui perda tersebut, Pemkab Ponorogo di antaranya mengkaraterisasi tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi 2 jenis. […]