NEWS
-
E-commerce di Filipina Pungut Pajak, Penerimaan 2025 Bakal Lebih Kuat
Biro Pendapatan Internal (BIR) Filipina optimistis kinerja penerimaan pada 2025 bakal lebih kuat. Keyakinan itu muncul seiring dengan penunjukan penyedia platform e-commerce lokal sebagai pemungut pajak. Komisaris otoritas pajak Romeo Lumagui Jr mengatakan potensi pajak dari sektor perdagangan digital sangat besar karena perubahan pola konsumsi masyarakat. Otoritas pun bakal lebih fokus menggarap potensi penerimaan dari sektor […]
-
KPK Ikut Tagih Pajak Hotel-Restoran di Labuan Bajo
Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patra bersama rombongan mendampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menagih pajak di sejumlah hotel, restoran, dan kapal wisata di Labuan Bajo, Sabtu (3/8/2024). Wajib pajak itu ada yang belum membayar pajak, kurang bayar, hingga manipulasi laporan pajak. Dian mengatakan KPK […]
-
Ada “Core Tax”, Ini Kriteria Wajib Pajak yang Tak Perlu Lapor SPT Tahunan
Wajib pajak orang pribadi dengan kriteria tertentu tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atas pajak penghasilan atau PPh. Hal tersebut seiring penerapan Core Tax Administration System (CTAS) oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, CTAS atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) rencananya akan diluncurkan pada Desember […]
-
Rekomendasi Kemenhub: Hapus Pajak Tiket Pesawat, Pemasok Avtur Ditambah
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memberikan sejumlah rekomendasi untuk menurunkan harga tiket pesawat. Rekomendasi ini didapati setelah BKT Kemenhub melakukan kajian terhadap harga tiket pesawat yang terdiri dari komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah atau tambahan (surcharge). Kepala BKT Robby Kurniawan mengatakan, kajian ini menghasilkan rekomendasi dan usulan […]
-
Begini Ketentuan Pembuatan Nota Pembatalan kepada PKP Pemberi Jasa
Apabila terjadi pembatalan penyerahan jasa kena pajak, penerima jasa harus membuat dan menyampaikan nota pembatalan kepada pengusaha kena pajak (PKP) pemberi jasa kena pajak. Merujuk pada Pasal 1 nomor 11 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/2010, pembatalan jasa kena pajak adalah pembatalan seluruhnya atau sebagian hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima jasa kena […]
WA only