NEWS
-
Multifinance Terjepit Biaya Dana dan PPN
Penurunan biaya pendanaan multifinance masih terbatas Industri multifinance bakal makin terjepit dengan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan. Sayangnya, efek penurunan suku bunga acuan masih terbatas untuk membantu meringankan beban pendapatan. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo Suhindarto menyebut, sebenarnya penurunan suku bunga pada tahun ini sudah mulai berdapak baik bagi biaya pendanaan […]
-
Alasan RUU Tax Amnesty Mendadak Masuk Prolegnas Prioritas 2025 DPR
DPR resmi memasukkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Usulan revisi UU Tax Amnesty sendiri baru muncul dalam rapat kerja antara Baleg DPR dengan pemerintah dan DPD pada Senin (18/11/2024). Meski sempat ada tarik ulur, akhirnya Komisi XI DPR […]
-
Rame-Rame Menolak Kenaikan Tarif PPN
Pemerintah tak sensitif, kenaikan tarif PPN menjadi 12% kian hantam daya beli Dinilai tak sensitif dengan situasi masyarakat, penolakan atas rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) makin kencang. Sejauh ini, pemerintah masih ngotot akan menaikan PPN sebesar 9% dari 11% menjadi 12% dan berlaku mulai 1 Januari 2025. Lihat saja, di antara sederetan kalangan […]
-
RUU Pengampunan Pajak Mendadak Masuk Prolegnas 2025, Siap-Siap Tax Amnesty Jilid III
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Sebagai catatan, sebelum Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah menggelar dua kali rapat pleno dengan pimpinan komisi-komisi yang ada di DPR yaitu pada Senin (28/10/2024) dan Selasa (12/11/2024). Dalam dua rapat tersebut, tidak […]
-
PPN Naik Jadi 12%, Berikut Daftar Barang/Jasa yang Bebas Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal bahwa tidak akan ada penundaan implementasi kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Kendati demikian, dia juga menegaskan barang/jasa kebutuhan pokok tidak akan dikenai PPN. Pernyataan itu sendiri disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Rabu (13/11/2024). Dia menegaskan Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 […]
WA only