NEWS
-
Cuma 2 Bulan! Segera Manfaatkan Pemutihan Denda PBB-P2 Mulai Hari Ini
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat memberikan insentif penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 mulai hari ini. Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan BKD Kota Mataram Achmad Amri mengatakan penghapusan denda bertujuan meringankan beban ekonomi wajib pajak yang ingin melunasi tunggakan PBB-P2. Selain itu, insentif ini juga menjadi kado HUT ke-31 […]
-
Pemkot Samarinda Kantongi Pajak Rp500 Juta dari Konser Sheila on 7
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur berhasil menghimpun penerimaan pajak senilai Rp500 juta dari gelaran konser Sheila On 7. Besaran tersebut berasal dari pungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa hiburan. Kepala Bidang Pendapatan Pajak 2 Bapenda Kota Samarinda Fachrudin mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan event organizer (EO) sebelum konser Sheila On 7 digelar. Dia menyebut pihak penyelenggara […]
-
Pupuk Indonesia Masuk 20 Besar Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hal ini merupakan bentuk apresiasi dari DJP Kementerian Keuangan yang disampaikan langsung dalam memperingati Hari Pajak 2024. Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal menyatakan selain berkomitmen mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional, Pupuk Indonesia […]
-
Sistem Core Tax Meluncur Akhir Tahun, Rasio Pajak Dibidik Naik 1,5% terhadap PDB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah segera meluncurkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) pada akhir tahun 2024. Usai Rapat Internal mengecai CTAS dengan Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (31/7/2024), Sri Mulyani menuturkan bahwa core tax adalah reformasi sistem teknologi informasi dan manajemen data dan proses bisnis. Setidaknya, […]
-
Setiap Negara Perlu Miliki TP Compliance Programme, Ini Penjelasan PBB
PBB mendorong otoritas pajak di berbagai yurisdiksi untuk dapat mengembangkan transfer pricing compliance assurance programme dalam rangka meningkatkan kepatuhan para wajib pajak grup korporasi multinasional. Menurut PBB, program tersebut mampu memitigasi tergerusnya penerimaan pajak akibat abusive transfer pricing arrangement, mengurangi potensi terjadinya sengketa, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. “Ketiganya dapat dicapai dengan tetap memaksimalkan […]
WA only