NEWS
-
Tarik Investasi Asing, Indonesia Tak Bisa Lagi Andalkan Insentif Pajak
Pemerintah perlu mengkalibrasi ulang ketentuan perpajakannya seiring dengan bakal diterapkannya pajak minimum global dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (25/9/2024). Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memandang Indonesia memerlukan reformasi yang komprehensif dalam menerapkan pajak minimum global. Sebab, Pilar 2 akan […]
-
Beri CSR untuk Pembinaan Olahraga, Bisakah Jadi Pengurang Pajak?
Corporate social responsibility (CSR) merupakan istilah yang kerap didengar. Di Indonesia, CSR dikenal juga sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Adapun TJSL menjadi salah satu kewajiban yang dipikul perseroan terbatas (PT). Kewajiban TJSL bagi PT diatur dalam Undang-Undang 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan […]
-
DJP kenalkan layanan Core Tax ke wajib pajak di Sultra
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari memperkenalkan serta mensosialisasikan layanan core tax kepada ratusan wajib pajak yang ada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. “Dimana core tax yang sedang dikembangkan oleh DJP Republik Indonesia merupakan administrasi perpajakan yang lebih mudah, andal, terintegritas, dan […]
-
Urus Pajak & Cukai, Prabowo Bentuk Kementerian Penerimaan Negara
CNBC Indonesia bersama UOB Indonesia menyelenggarakan UOB Indonesia Economic Outlook 2025 dengan tema “Menyongsong Indonesia Hebat/Ushering A New Dawn for Remarkable Indonesia”. Forum tahunan ini akan mengulas prospek, tantangan hingga strategi dan gagasan untuk mendukung perekonomian Indonesia menuju cita-cita Indonesia emas 2045. Gubernur Bank Indonesia 2023-2008, Burhanuddin Abdullah dalam UOB Indonesia Economic Outlook 2025 memaparkan […]
-
Bakal Terapkan STTR, Kemenkeu Siapkan Perpres dan Aturan Teknisnya
Penerapan subject to tax rule (STTR) tidak langsung diberlakukan atas transaksi intragrup meski Indonesia sudah menandatangani multilateral instrument (MLI) terkait dengan perjanjian pajak multilateral tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan peraturan presiden (perpres) diperlukan untuk meratifikasi MLI STTR. Aspek teknis mengenai penerapan STTR juga akan diatur lebih lanjut oleh DJP. […]
WA only