NEWS
-
Sri Mulyani: Pemadanan NIK jadi NPWP Hampir 100%
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat ini sudah mencapai 99,5%. “Sudah 99,5% pemadanaan NIK dengan NPWP, dan kami terus melakukan kampanye untuk bisa 100%,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7/2024). Menurut catatan Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian […]
-
Mau Dapat Insentif PBB DKI Jakarta Tahun 2024? Simak di Sini
Kabar gembira bagi warga Jakarta yang memiliki properti dan lahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif berupa keringanan pokok PBB dan pembebasan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 lebih awal di tahun 2024. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan […]
-
Inflasi Juli 2024 Sebesar 2,13 Persen, Beras-Rokok Beri Andil Terbesar
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juli 2024 secara tahunan sebesar 2,13%. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tingkat inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 2,51%. Menurutnya, makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok pengeluaran dengan andil terbesar untuk inflasi tahunan pada Juli 2024. “Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada […]
-
Catat! Ini Kriteria Wajib Pajak yang Bisa Tak Lapor SPT
Warga Indonesia yang merupakan wajib pajak akan diberikan kemudahan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini bisa terlaksana setelah pemberlakuan penerapan Core Tax Administration System (CTAS). Demikianlah disampaikan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7/2024) “UU KUHP itu mewajibkan SPT cuma yang kita siapkan dari fitur coretax ini kemudahan untuk menyiapkan SPT, jadi […]
-
Sri Mulyani Sebut Coretax Bakal Naikkan Tax Ratio sebesar 1,5 Persen
Ditjen Pajak (DJP) merilis surat edaran mengenai penerapan multilateral instrument (MLI) atas persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan 5 negara mitra, yakni Meksiko, Bulgaria, Romania, Afrika Selatan, serta Hong Kong. Surat edaran dirjen pajak yang dimaksud antara lain SE-5/PJ/2024, SE-6/PJ/2024, SE-7/PJ/2024, SE-8/PJ/2024, dan SE-9/PJ/2024 yang seluruhnya ditetapkan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada […]
WA only