NEWS
-
Pupuk Indonesia Masuk 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar
Atas kontribusinya dalam membayar pajak, PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai ’20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023′ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini merupakan bentuk apresiasi dari DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang disampaikan langsung dalam memperingati Hari Pajak 2024. Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Gusrizal menyatakan selain berkomitmen mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan […]
-
ASN Pindah ke IKN, Setoran Pajak ke DKI Jakarta Berpotensi Turun
Badan Pendapatan (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mengakui pemindahan aparatur sipil negara (ASN) bisa berdampak kepada penerimaan negara, khususnya dari pos pajak daerah. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Provinsi DKI Jakarta, Mulyo Susongko mengatakan bahwa penerimaan pajak daerah akan mengalami penurunan akibat pemindahan kementerian/lembaga ke Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur. Dirinya mencontohkan, biasanya para ASN dari K/L […]
-
Insentif PPnBM DTP untuk Pembelian Mobil Dikaji Kembali
Pemerintah akan mengkaji pemberian keringanan pajak barang mewah untuk pembelian mobil. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (26/7/2024). Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah telah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk mengadakan kembali pemberian insentif PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) atas pembelian mobil. “Skema PPnBM DTP […]
-
Upload Dokumen ke e-Faktur, Status Reject Null Pointer? Ini Kata DJP
Hingga pagi ini, Rabu (31/7/2024) pukul 10.30 WIB, beberapa wajib pajak yang mengeluhkan status reject dengan notifikasi Null Pointer saat mengunggah dokumen impor. Sejumlah wajib pajak langsung menyampaikan kendala tersebut kepada contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, melalui media sosial X. Notifikasi eror yang muncul adalah ‘Null Pointer id.go.pajak.efaktur.api.ws.endpoint.proxy.DokumenTertentuProxy.saveNewDokumenPm’. “Apakah dokumen lain atas impor […]
-
Pemkab Malang Tetapkan 12 Tarif untuk Pajak Bumi dan Bangunan
Pemkab Malang, Jawa Timur, mengatur kembali ketentuan dan tarif pajak daerahnya. Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Perda Kabupaten Malang Nomor 7/2023. Pengaturan kembali dilakukan guna menyesuaikan dengan perubahan ketentuan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pengaturan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah. “Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian […]