NEWS
-
Coretax DJP: Ini 5 Hal Baru dalam Pembayaran Pajak Nanti
Bagian laba yang diterima anggota perseroan komanditer (commanditaire vennootschap/CV) tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh. Pasal tersebut menyatakan bagian laba yang diterima anggota CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham dikecualikan dari objek PPh. Berarti, bagian laba tersebut tidak dikenakan PPh. Sebab, CV […]
-
Indonesia Bakal Ditinjau Komite OECD, Termasuk Soal Kebijakan Fiskal
Dalam proses aksesi menjadi anggota OECD, Indonesia bakal ditinjau oleh sejumlah komite yang mencakup berbagai bidang. Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan terdapat 26 komite OECD yang bakal menilai Indonesia, termasuk dari sisi kebijakan fiskal. Menurutnya, aspek perpajakan menjadi salah satu yang akan dinilai oleh komite OECD. “Di OECD, dari 26 komite, ada khusus komite mengenai fiscal […]
-
Kemenkeu Bakal Gabung WP Grup dalam Satu KPP yang Sama
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memasukakn wajib pajak (WP) grup dalam satu kantor pelayanan pajak (KPP). Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menilai hal itu dilakukan agar lebih memudahkan dalam pendataan maupun pembayaran pajak dari WP grup. WP grup atau perusahaan grup merupakan kumpulan dua atau lebih WP dalam suatu kelompok usaha yang […]
-
Lapisan Tarif PPh Orang Pribadi di Negara Ini Diperbarui Mulai 31 Juli
Pemerintah Selandia Baru segera memberlakukan perubahan lapisan tarif (bracket) pada PPh orang pribadi mulai 31 Juli 2024. Perdana Menteri Christopher Luxon mengatakan perubahan bracket PPh orang pribadi bertujuan untuk meringankan beban ekonomi kalangan pekerja dan kelas menengah. Melalui kebijakan ini, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat. “Keringanan biaya hidup sedang dalam proses,” katanya, dikutip pada Selasa (30/7/2024). […]
-
Ketentuan Baru Pajak Daerah yang Ditetapkan oleh Pemkab Wonogiri
Pemkab Wonogiri, Jawa Tengah mengatur kembali ketentuan dan tarif pajak daerahnya. Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Perda Kabupaten Wonogiri No. 8/2023. Pengaturan kembali dilakukan guna menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pengaturan kembali juga ditujukan untuk memperluas kewenangan pemungutan pajak. “Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan […]
WA only