NEWS
-
Bantu Negara Mitra Tagih Pajak, Siapa yang Tanggung Biayanya?
Pemerintah, melalui Ditjen Pajak (DJP), bisa memberi bantuan penagihan pajak kepada negara atau yurisdiksi mitra. Hal ini diatur dalam Pasal 20A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2023. Pemberian bantuan penagihan pajak tentu akan menimbulkan biaya. Sesuai dengan ketentuan, biaya penagihan pajak akan ditanggung negara atau yurisdiksi mitra yang meminta bantuan […]
-
Waduh, Crazy Rich di Indonesia Bakal Kena Pajak 2%
Sebelumnya, Defisit ditetapkan 2,29 persen-2,82 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal itu telah disepakati Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), dan Bank Indonesia, serta Badan Anggaran (Banggar) DPR. “Defisitnya sudah diputuskan 2,29 persen. Dan hitungan prediksi saya, untuk pemerintahan baru menjaga kesinambungan fiskal, hitungan […]
-
PPN 12% Sudah Masuk Rencana APBN Prabowo di 2025
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sudah masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025. Dengan demikian, hal itu menjadi pertimbangan dalam menyusun asumsi makro pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. “Kan sudah dihitung, penerimaan kita itu, target penerimaannya komponennya apa-apa kan udah di detailkan […]
-
Penjualan Mobil Lesu, Pengusaha Minta “Vitamin” ke Pemerintah
Industri otomotif nasional dinilai tengah tidak baik-baik saja. Hal ini terefleksikan dengan amblesnya penjualan mobil pada paruh pertama tahun 2024. Melihat fenomena tersebut, pengusaha meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP). Berakhirnya kebijakan “diskon” PPnBM itu pada 2022 dinilai menjadi salah satu alasan penjualan mobil merosot. […]
-
Pengusaha Minta Insentif PPnBM Lagi, Ekonom Khawatir Setoran PPN Tipis
Pemerintah dinilai perlu lebih selektif jika ingin kembali memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, lahkah tersebut penting untuk dilakukan, terutama terkait tarif dan jangka waktu yang diberikan. Hal ini mengingat kondisi ketatnya anggaran pendapatan dan […]
WA only